Politik

MBG Harus Gerakkan Ekonomi Lokal, Jangan Hanya Untungkan SPPG!

Jakarta, Maret.id — Analis ekonomi politik, Kusfiardi, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) perlu melibatkan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal. Hal ini bertujuan agar manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak, bukan hanya segelintir orang yang terlibat dalam pengelolaannya.

Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Menurut Kusfiardi, pemerintah sebaiknya menyerahkan pengelolaan program MBG kepada tingkat kabupaten dan kota. Pelaksanaan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar program berjalan dengan efektif. “MBG itu sebenarnya tidak perlu menggunakan SPPG. Sebaiknya diserahkan saja ke kabupaten dan kota, lalu diawasi oleh pemerintah daerah,” ujar Kusfiardi pada Selasa, 9 Juni 2026.

Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki perangkat yang memadai untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Hal ini mencakup instansi seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan melibatkan institusi daerah, program MBG dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Inisiatif Lokal untuk Program MBG

Kusfiardi mendorong agar penyediaan makanan dalam program MBG melibatkan kantin sekolah, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), warung makan, serta kelompok ibu-ibu di sekitar lingkungan sekolah. “Pekerjakan ibu-ibu warung di sekitar sekolah, kantin sekolah, dan pelaku usaha lokal. Itu jauh lebih baik karena ekonomi daerah akan tumbuh luar biasa dan manfaatnya bisa dinikmati lebih banyak orang,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pola pengelolaan yang terlalu terpusat cenderung akan mengakibatkan manfaat ekonomi program ini hanya terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, terutama yang mengelola SPPG. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam program ini.

Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, Kusfiardi berpendapat bahwa program MBG seharusnya dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. “Pelibatan pelaku usaha lokal secara luas harus menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program ini,” jelasnya.

Penggunaan sumber daya lokal dalam pengadaan makanan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan program yang terintegrasi seperti ini, diharapkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari segi kesehatan, tetapi juga merasakan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button