Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mengumumkan kemajuan signifikan dalam integrasi data melalui platform Government Technology (GovTech). Sekitar 80 persen data pemerintah kini telah saling terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan (AI).
Pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa integrasi ini adalah langkah pertama sepanjang sejarah Indonesia, di mana data dari delapan kementerian lembaga dapat disatukan. “Tanggal 1 Juni kemarin merupakan peristiwa penting karena data sudah terintegrasi berbasis AI,” ujarnya setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk membersihkan dan mengelola data dengan lebih efektif menggunakan teknologi AI. “Kemampuan sistem ini telah diuji, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah yang menyelesaikan proses sanggahan data dalam hitungan menit,” tegasnya.
Peluang Perekonomian Nasional
Dengan adanya GovTech, Luhut optimis bahwa sistem ini akan menjadi instrumen penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Data nasional yang terintegrasi diharapkan dapat terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Integrasi ini diyakini akan memperluas basis pajak dan mendorong jutaan pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam ekosistem perpajakan nasional.
“Jika ini terealisasi, tax ratio kita yang saat ini masih 9 persen bisa meningkat menjadi 12 atau 13 persen dalam jangka waktu tertentu. Ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan,” jelas Luhut, seraya menambahkan bahwa data yang lengkap juga akan mendukung lahirnya UMKM baru dan membuka更多 lapangan kerja.
Implementasi dan Pengembangan Sistem
Saat ini, implementasi sistem GovTech yang baru ini sedang diuji coba di 42 daerah di seluruh Indonesia. Luhut mengungkapkan bahwa targetnya adalah perluasan ke seluruh 514 kabupaten/kota pada bulan Oktober mendatang. Dalam rencana jangka panjang, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Pertamina, akan diarahkan untuk mengadopsi sistem berbasis AI guna meningkatkan efisiensi dan menghemat anggaran secara substansial.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan teknologi modern untuk memajukan sistem pemerintahan dan ekonomi nasional.
