PEMERINTAH HARUS PERCEPAT PENANGGULANGAN HUNIAN DAN INFRASTRUKTUR PASCABENCANA DI ACEH!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah pusat kini memfokuskan upaya pemulihan permanen setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir tahun 2025. Langkah ini meliputi pembangunan hunian tetap dan percepatan perbaikan infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fokus pada Pembangunan Hunian Tetap
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, menyatakan bahwa penanganan bencana telah memasuki fase pemulihan permanen. Untuk mendukung tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) yang bertugas mengawal dan mempercepat pembangunan di daerah terdampak.
Pembangunan hunian tetap ini tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah berkolaborasi dengan Badan Geologi untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih aman dari potensi bencana. Hidayat menjelaskan, “Pembangunan huntap itu tidak bisa sembarangan. Karena itu, harus dicari lokasi yang benar-benar aman dan nyaman bagi masyarakat.”
Program Pembangunan dan Data Terkini
Menurut data dari Satgas Rehab Rekon per 24 Mei 2026, terdapat 28.910 unit hunian tetap yang direncanakan dibangun di Aceh. Dari jumlah tersebut, saat ini 758 unit sedang dalam proses pembangunan dan 115 unit telah selesai sepenuhnya.
Selain hunian, perhatian pemerintah juga tertuju pada pembangunan infrastruktur dasar yang terdampak. Fokus pemulihan mencakup infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, dan akses transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Terdapat beberapa sekolah yang masih menggunakan tenda darurat untuk proses belajar mengajar. “Memang masih ada beberapa sekolah yang harus dipercepat pembangunannya, dan itu menjadi salah satu prioritas saat ini,” tambah Hidayat.
Kesiapan Pemerintah Daerah dan Dukungan Komunitas
Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana Putra, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak. Saat ini, proses pembangunan masih berada pada tahap pematangan lahan.
Mayoritas warga terdampak memilih untuk membangun kembali rumah mereka di lahan milik sendiri. Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan alternatif lokasi bagi warga yang memerlukan. “Banyak yang ingin tinggal di lahan sendiri karena mereka bisa memilih bebas untuk mau tinggal di mana,” paparnya.
Dengan adanya proyek infrastruktur yang juga mulai memasuki tahap pelelangan, diharapkan bahwa setelah proses tersebut selesai, pekerjaan fisik dapat dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2026. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat semua proses ini agar masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal.
Secara keseluruhan, pemerintah tetap berupaya keras untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa pemulihan berlangsung dengan baik. Dengan integrasi berbagai sektor, diharapkan semua inisiatif ini bisa memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh pascabencana.
