Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyampaikan bahwa dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional kemungkinan akan terbatas. Hal ini disebabkan karena Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dan memiliki kontribusi lebih kecil dalam komponen inflasi dibandingkan BBM bersubsidi.
Kenaikan Pertamax Berpotensi Menyebabkan Inflasi
Dengan kenaikan harga hingga 32 persen, Handi memperingatkan bahwa meskipun dampaknya mungkin tidak ekstrem, tetap akan menimbulkan inflasi langsung melalui komponen bensin serta inflasi tidak langsung melalui peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi bensin yang pernah mencapai 0,98 persen, memberikan andil sekitar 0,04 persen terhadap inflasi umum di Indonesia.
Pada periode Juni hingga Juli 2026, dampak kenaikan ini dapat dirasakan secara signifikan. Handi menyatakan, “Dampaknya mungkin tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, namun tetap harus mendapat perhatian pemerintah karena pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok kelas menengah yang paling terpukul oleh kondisi ekonomi saat ini.”
Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Handi menekankan bahwa kenaikan harga Pertamax dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua saluran utama, yakni melemahnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya biaya operasional usaha. Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga tekanan terhadap daya beli dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Ia juga mencatat bahwa pengguna Pertamax hanya mencakup sekitar 15–20 persen dari total pengguna BBM nasional. “Sektor-sektor yang paling rentan terdampak adalah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi, termasuk sektor logistik, distribusi barang, serta UMKM yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan,” kata Handi.
Pergeseran Pengguna ke BBM Bersubsidi
Lebih lanjut, Handi menyoroti kemungkinan migrasi pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi akibat selisih harga yang semakin lebar. Dengan perbedaan harga mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter, insentif bagi konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sangat besar, terutama bagi pemilik kendaraan pribadi kelas menengah.
Handi memperingatkan bahwa kondisi ini dapat meningkatkan tekanan pada konsumsi BBM bersubsidi dan memperbesar beban fiskal negara jika volume subsidi meningkat. “Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar subsidi tetap tepat sasaran. Jika tidak dikontrol secara ketat, ada potensi volume BBM bersubsidi meningkat signifikan dan menambah tekanan terhadap APBN,” tegas Handi.
Kenaikan harga Pertamax dan kemungkinan pergeseran ke BBM bersubsidi adalah isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengelola dampaknya terhadap perekonomian nasional.
