Jakarta, Maret.id — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha setelah adanya kenaikan harga bahan bakar Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan fiskal negara dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Stabilitas Fiskal Penting untuk Ekonomi
Anggawira menyatakan bahwa menjaga kredibilitas fiskal sangat penting. Stabilitas fiskal berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, dan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. “Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting,” tegas Anggawira saat dihubungi pada Rabu, 10 Juni 2026.
Dia juga menekankan bahwa penyesuaian harga energi harus dilakukan dengan bijak, mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Kenaikan harga Pertamax dinilai dapat meningkatkan biaya operasional di berbagai sektor, termasuk logistik, transportasi, konstruksi, perkebunan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Efek Berantai Kenaikan Harga BBM
Menurut Anggawira, persoalan tidak hanya terletak pada kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi juga pada efek berantai yang ditimbulkannya terhadap biaya distribusi, bahan baku, serta biaya operasional lainnya. Ia menekankan bahwa ruang bagi pelaku usaha untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen sangat terbatas, mengingat daya beli masyarakat yang sedang mengalami tekanan.
Pihak HIPMI pun mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan efisiensi logistik dan pembangunan infrastruktur, serta memberikan insentif kepada sektor-sektor usaha yang terdampak. “Pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif,” imbuh Anggawira. Upaya ini diharapkan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Dorong Penggunaan Teknologi Hemat Energi
Lebih lanjut, HIPMI mendukung percepatan penggunaan teknologi hemat energi sebagai bagian dari strategi adaptasi dunia usaha. Langkah ini mencakup pemanfaatan kendaraan berbasis gas dan listrik di sektor-sektor tertentu yang memungkinkan. “Saat ini, yang dibutuhkan oleh dunia usaha bukan hanya harga energi yang murah. Melainkan juga kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif,” ungkap Anggawira.
Dalam konteks ini, HIPMI berharap pemerintah dapat mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Dengan dukungan yang tepat, dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga daya saing di tengah tantangan yang ada.
