Jakarta, Maret.id — Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026, Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa keterlibatannya dalam program bantuan makanan bergizi (MBG) hanya terbatas pada peran mempertemukan pengurus pesantren dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Pengurus Pesantren Meminta Bantuan
Dudung mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu, sejumlah pengurus pesantren menghadap dirinya untuk menyatakan kesediaan mereka sebagai penerima manfaat program MBG. Pesantren yang diusulkan memiliki ribuan santri, sehingga dianggap layak dijadikan lokasi penyelenggaraan program tersebut.
“Pengurus pesantren seperti Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar menyampaikan kepada saya bahwa ada program untuk menjadikan pesantren sebagai sasaran penerima manfaat. Di pesantren tersebut terdapat santri yang berjumlah antara empat ribu hingga lima ribu,” jelas Dudung.
Usulan yang Belum Direalisasikan
Dudung menyatakan bahwa setelah mendengar permintaan dari pengurus pesantren, ia menghubungi Dadan untuk memberitahukan bahwa terdapat pesantren yang secara administratif telah siap untuk mengikuti program tersebut. Namun, hingga kini, usulan tersebut belum juga terealisasi.
“Saya sampaikan kepada Pak Dadan bahwa ada pesantren yang sudah ditentukan dan siap secara administratif. Namun, realisasinya belum ada,” ujar Dudung. Ia melanjutkan, “Setelah berkomunikasi, saya tidak mengetahui kelanjutannya.”
Proses Masih Berjalan
Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyampaikan bahwa saat Dadan mengunjunginya di kantor beberapa pekan lalu, ia sempat menanyakan perkembangan usulan tersebut. Dari penjelasan yang diterimanya, prosesnya masih berjalan dan dapur yang direncanakan belum dibangun.
“Karena saya meminta tolong kepada Pak Dadan, muncul kesan bahwa saya memiliki dapur. Jika benar saya memiliki dapur, silakan cek dan akan saya hadiahkan. Jadi, tidak ada sama sekali saya memiliki dapur,” tegas Dudung.
Pernyataan Dudung ini disampaikan di tengah meningkatnya sorotan terhadap pengelolaan program MBG, yang akhir-akhir ini ditandai dengan dugaan penyimpangan dan tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sejumlah tokoh sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi setelah nama mereka disebut dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang beredar di publik.
