Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan adanya lonjakan signifikan dalam jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan jumlah titik SPPG, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), meningkat dari rencana awal yang berjumlah 2.000 titik menjadi 8.617 titik.
Peningkatan Jumlah SPPG yang Signifikan
Zulkifli Hasan menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers mengenai Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang diadakan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada 11 Juni 2026. “Awalnya kami mendata ada 2.000 titik untuk wilayah 3T, tetapi kemudian jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik,” kata Zulkifli.
Pemerintah menganggap lonjakan ini sebagai hal yang serius. Jumlah SPPG yang meningkat dapat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun, yang tentunya menjadi perhatian bagi pengelolaan keuangan negara.
Data dan Penataan SPPG
Dari total titik baru yang ditambahkan, sebanyak 6.138 titik telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Tidak hanya untuk daerah 3T, penambahan dapur MBG juga terjadi di daerah aglomerasi. Zulkifli menambahkan terdapat total 27.877 titik dapur operasional, meningkat sebanyak 6.877 titik dari rencana awal yang hanya 21 ribu.
“Setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dengan tambahan titik yang ada, kami perkirakan ada potensi pemborosan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan,” tuturnya. Mempertimbangkan angka tersebut, pemerintah menyadari pentingnya penataan mendalam agar Program MBG tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah Efisiensi dan Pemetaan Kebutuhan
Dalam upaya pengendalian biaya, pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh. “Penting untuk dilakukan penataan oleh Kepala BGN dan manajemen baru untuk membenahi program ini,” jelas Zulhas.
Di sisi lain, Kepala BGN, Nanik S Deyang, menginformasikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah efisiensi untuk menjaga kelangsungan program tanpa membebani keuangan negara. Langkah pertama yang diambil adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang akan dievaluasi ulang untuk menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah, dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsentrasi sebaran dapur yang masih terfokus di Pulau Jawa. Selain itu, BGN berencana untuk melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Nanik menekankan bahwa pengawasan kualitas layanan harus diperketat. Fokus pelaksanaan Program MBG pada tahun 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan hanya sekadar mengejar jumlah dapur yang beroperasi.
“Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah,” pungkasnya. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari.
