Infantino Diserang Media Eropa, Dituding Boneka Trump Usai Keputusan Kontroversial!
Jakarta, Maret.id — Dalam kancah sepak bola global, kontroversi mengenai kebijakan visa menjelang Piala Dunia 2026 telah menjadi sorotan tajam. Sejumlah surat kabar Eropa melaporkan bahwa keputusan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengubah Piala Dunia dari perayaan persatuan menjadi alat diskriminasi dan pengucilan.
Dampak Kebijakan Visa Terhadap Piala Dunia
Kebijakan visa yang ketat terungkap berdampak langsung pada partisipasi para wasit dan pemain asal negara tertentu. Kegundahan ini diakui oleh banyak pihak, termasuk media Inggris yang menyoroti perlakuan diskriminatif terhadap wasit Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke AS meskipun memiliki dokumen sah. Editorial dari “The Mirror” menegaskan bahwa situasi ini menciptakan stigma yang merugikan reputasi Piala Dunia sebagai ajang inklusif.
Kritik Terhadap FIFA dan Perannya
Media Prancis, “L’Équipe,” tidak segan-segan menjuluki Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai “boneka Trump,” menyiratkan bahwa tindakan dan keputusannya mendukung kebijakan pemerintah AS. Dalam sampul korannya, infantino tampak seperti boneka, mencerminkan hubungan yang semakin meruncing antara FIFA dan politik AS. Kritik ini juga menunjukkan bahwa Infantino tidak mempertahankan independensinya, terutama setelah menerima “Penghargaan Perdamaian” dari Trump.
Kapten dalam Jurang Isolasi
Menariknya, kritik yang menyasar FIFA tidak berhenti di situ. Dalam tulisan di “The Guardian,” Morgan Ofori mencatat bahwa Artan seharusnya menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin pertandingan di Piala Dunia tetapi mengalami pengucilan tanpa penjelasan. Ini bertentangan dengan citra yang coba dipromosikan FIFA tentang edisi turnamen kali ini sebagai yang paling inklusif dalam sejarahnya.
Ofori juga menyoroti kewajiban FIFA di edisi-edisi sebelumnya, di mana negara tuan rumah diminta untuk menjamin visa bagi pejabat dan pemain. Namun, menjelang Piala Dunia 2026, FIFA seakan melepaskan tanggung jawab tersebut kepada negara tuan rumah, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi peserta. Dalam konteks ini, kalimat “keputusan visa adalah sepenuhnya wewenang negara tuan rumah” terulang pada banyak kesempatan, menciptakan keraguan atas integritas ajang terbesar dalam sejarah sepak bola.
Keputusan administratif ini menambah beban tekanan pada rekan-rekan internasional kita yang berkomitmen untuk mengadvokasi inklusivitas di semua lini. Berangkat dari sini, muncul pertanyaan mendasar mengenai masa depan turnamen ini dan sejauh mana diskriminasi yang dihadapi mulai menggerogoti basis fundamental nilai-nilai dasar olahraga, termasuk kedamaian dan persatuan antar bangsa. Dengan Piala Dunia yang kian dekat, seluruh dunia menantikan respons FIFA dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
