Jakarta, Maret.id — Pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam Indonesia dinilai perlu mengalami transformasi menuju penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Inisiatif ini dianggap penting untuk mendeteksi praktik-praktik merugikan negara seperti transfer pricing dan under invoicing.
Inovasi Pengawasan dengan Teknologi AI
Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karnaeidjaja, seorang pengamat intelijen dan kebijakan strategis, menyatakan dalam kajiannya bahwa Indonesia memerlukan alat analisis yang lebih modern daripada hanya mengandalkan pemeriksaan administratif. “Negara harus mulai menggunakan AI untuk membaca anomali harga, pola transaksi berulang, dan perbedaan mencolok antara harga ekspor dengan harga pasar,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut Achmad, saat ini Indonesia belum memiliki pusat analisis perdagangan nasional yang terintegrasi, yang dapat mengonsolidasikan data dari berbagai instansi terkait. Data perdagangan saat ini tersebar di lembaga-lembaga seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian ESDM. Hal ini menyebabkan potensi anomali dalam transaksi ekspor sering kali baru terdeteksi setelah negara mengalami kerugian.
Usulan Pembentukan BLU Pusat Analisis Strategis
Achmad mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Analisis Strategis Perdagangan Komoditas Nasional. Lembaga ini akan berperan sebagai pusat pengolahan dan analisis data perdagangan secara menyeluruh. Dengan menggunakan AI, sistem ini diharapkan dapat membandingkan harga ekspor Indonesia dengan harga pasar internasional serta biaya logistik dan asuransi yang berlaku.
Sistem yang dirancang juga akan mampu mengidentifikasi pola perdagangan yang mungkin menunjukkan praktik penghindaran pajak dan manipulasi harga. “Teknologi ini bukanlah alat untuk penegakan hukum, melainkan sistem peringatan dini yang membantu pemerintah mendeteksi potensi penyimpangan lebih cepat,” tambah Achmad.
Keberadaan Data yang Terfragmentasi Menjadi Kendala
Dalam praktiknya, kendala utama adalah fragmentasi data yang menghambat analisis yang komprehensif. Data berdampak besar terhadap efektivitas pengawasan ekspor, dan Akibatnya, anomali-transaksi sering kali baru terungkap setelah masalah hukum muncul atau setelah negara merugi.
Pengembangan pusat analisis dengan dukungan teknologi AI diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan efektivitas pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam. Dengan dukungan ini, diharapkan pemerintah dapat berpindah dari metode pemantauan konvensional ke model yang lebih responsif dan proaktif.
Dengan implementasi teknologi canggih dan analisis data yang terintegrasi, diharapkan Indonesia bisa mencegah kerugian ekonomi yang disebabkan oleh praktik penyimpangan dalam transaksi perdagangan internasional.
