Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meningkatkan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah ini diambil untuk memastikan program hari ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terutama di tengah tantangan pemenuhan gizi yang semakin meningkat.
Rapat Koordinasi Strategis
Peningkatan kualitas tata kelola MBG dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa hingga 10 Juni 2026, Program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses gizi yang layak kepada masyarakat.
Penataan dan Evaluasi Program
Meskipun program ini dinyatakan sebagai kebijakan yang baik, Menteri Zulkifli menekankan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan tata kelola dianggap penting. Sebagai langkah strategis, pemerintah menyetop sementara operasional 1.897 SPPG untuk memastikan seluruh layanan mematuhi standar yang berlaku.
Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa penerima, termasuk sekolah-sekolah yang dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Fokus utama akan diletakkan pada pembenahan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui peningkatan kualitas dapur, keamanan pangan, dan higiene.
Penguatan Sistem dan Kolaborasi Lokal
Rapat tersebut juga membahas penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi call center Badan Gizi Nasional dan operasionalisasi pusat koordinasi penyelenggaraan MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Langkah-langkah ini diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam program yang sangat vital ini.
Dalam upaya mendanai program, pemerintah sedang menyusun sejumlah regulasi pendukung yang mencakup pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, dan sumber pendanaan lainnya. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tata kelola SPPG harus berdampak positif secara ekonomi bagi masyarakat lokal dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dari koperasi daerah, Badan Usaha Milik Desa, serta usaha mikro kecil dan menengah.
Menteri Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG harus berlandaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan. Penerima manfaat program ini menjadi prioritas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sehingga diharapkan dapat memperkuat ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
Dengan upaya ini, diharapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyuplai kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal. Menurut Muhaimin, penyerapan komoditas lokal seperti telur bisa membantu menjaga harga di tingkat peternak dan berkontribusi pada stabilitas pasar pangan.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan, serta menjadikan program ini sebagai ekosistem pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.
