Jakarta, Maret.id — Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, meskipun adanya tuduhan di berbagai platform media sosial yang menyebutkan keterlibatannya dalam program tersebut. Dia menjelaskan bahwa perannya hanya sebatas menjembatani komunikasi antara pengelola pesantren dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dudung mengatakan bahwa permintaan untuk terlibat dalam program MBG datang dari sejumlah pengurus pesantren yang memiliki jumlah santri yang signifikan. “Di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,” ujarnya saat memberikan keterangan tertulis pada Jumat, 12 Juni 2026. Menurutnya, pengelola pesantren merasa perlu mengambil bagian dalam program MBG karena kapasitas santri yang cukup memenuhi syarat.
Keterlibatan dalam Komunikasi Program
Sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, Dudung menerima permohonan dari pengurus pesantren yang ingin terlibat dalam program MBG. Dengan permintaan tersebut, dia kemudian mempertemukan mereka dengan Dadan Hindayana, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BGN. “Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya’. Akhirnya silahkanlah mereka berhubungan,” kata Dudung, menegaskan bahwa dia tidak lagi terlibat dalam perkembangan komunikasi setelah perkenalan tersebut.
Mantan KSAD ini juga menyoroti bahwa hingga saat ini, dapur SPPG yang sebelumnya direncanakan belum dibangun. “Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya, dapurnya pun belum terbangun,” ungkapnya. Seolah menjawab pertanyaan publik, Dudung mengkonfirmasi ketidakpastian terkait keberlanjutan program yang seharusnya memberi manfaat bagi para santri.
Menanggapi Tuduhan Korupsi
Pernyataan Dudung ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap beredarnya informasi di media sosial yang mencantumkan namanya dalam daftar sejumlah pejabat dan tokoh yang disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Tuduhan tersebut dianggap merugikan reputasi dan kredibilitasnya sebagai mantan perwira tinggi TNI, dan dia berharap informasi yang salah ini dapat diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.
Dudung menekankan bahwa keterlibatannya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun berkolusi dengan pihak manapun. Dalam pandangannya, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di kalangan santri yang harus tetap didukung. “Saya sudah tidak mengerti apa-apa,” tambahnya, mengisyaratkan bahwa peran yang lebih dominan telah berpindah kepada pihak-pihak lain setelah pertemuan perdana dengan BGN.
Dudung berharap keterlibatan pihak pesantren dalam program MBG dapat terwujud secara nyata dan efektif. Dia menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini agar tidak ada lagi stigma negatif yang melekat pada orang-orang yang hanya berniat untuk membantu.
