Jakarta, Maret.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat berbagai program strategis yang menjadi prioritas nasional.
Kebutuhan Tambahan Anggaran untuk Program Strategis
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk sejumlah kegiatan penting. Ini meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, serta percepatan Program Tiga Juta Rumah.
“Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan fokus pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta penyelenggaraan pembiayaan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 11 Juni 2026.
Rincian Anggaran dan Fokus Program
Nusron juga memaparkan rincian pagu indikatif Kementerian ATR/BPN untuk Tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan alokasikan untuk mendukung manajemen kementerian, pelayanan pertanahan, dan penataan ruang yang lebih efektif di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program strategis nasional dan memperkuat tata ruang di berbagai daerah di tanah air.
Respons DPR dan Proses Selanjutnya
Di kesempatan yang sama, Nusron turut melaporkan realisasi anggaran ATR/BPN hingga 6 Juni 2026. Total realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana penyerapan anggaran tercatat sebesar 35,40 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi terhadap kinerja ATR/BPN, menyebutkan bahwa penyerapan anggaran kementerian menunjukkan tren yang positif. Dede menegaskan bahwa Komisi II DPR RI mendukung penuh usulan tambahan anggaran yang telah diajukan oleh kementerian.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut. Kami akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang,” ujar Dede.
Dengan demikian, usulan tambahan anggaran ini diharapkan akan mendapatkan perhatian yang serius dari pihak legislatif, guna mendukung program-program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional di masa mendatang.
