Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mencapai transformasi ekonomi nasional. Ia menganggap ini sebagai agenda strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketahanan Pangan sebagai Prioritas
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudaryono dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. GEKIRA berfungsi sebagai organisasi sayap dari Partai Gerindra, yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Kristiani Indonesia, baik yang beragama Protestan maupun Katolik.
Sudaryono menegaskan bahwa sektor pangan memiliki posisi sangat penting dalam visi pembangunan Presiden Prabowo. Hal ini langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kemandirian bangsa.
Komitmen untuk Kemandirian Pangan
“Ketahanan pangan bukan hanya sekadar produksi beras atau komoditas pertanian lainnya. Ini merupakan soal kedaulatan bangsa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Rakernas GEKIRA 2026 mengusung tema “Transformasi Ekonomi Nasional dalam Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto”. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk konsolidasi organisasi dan forum perumusan program kerja yang mendukung pembangunan nasional oleh pemerintah.
Sudaryono juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menerapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini mencakup peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, dan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Dukungan Masyarakat Sangat Diperlukan
Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program ini memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Baik organisasi kemasyarakatan maupun kelompok relawan yang selama ini berperan dalam mendukung Presiden Prabowo.
“Kita telah bersama-sama berjuang dan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Setelah kemenangan diraih, tugas kita adalah memastikan bahwa semua program pemerintah berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi rakyat,” kata Sudaryono.
Ia juga yakin bahwa Presiden Prabowo selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil dan meyakini bahwa berbagai kebijakan pemerintah saat ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola negara.
Menghadapi Tantangan Korupsi
Selain memperkuat sektor pangan, Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan untuk menutup celah kebocoran yang merugikan negara, seperti praktik korupsi, penyimpangan anggaran, over invoicing, dan transfer pricing.
“Ketika pemerintah memperbaiki sistem dan menutup ruang-ruang penyimpangan, ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Namun, langkah ini harus diambil karena tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
Di kesempatan tersebut, ia juga mengajak kader dan simpatisan GEKIRA untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Ini penting agar agenda pembangunan nasional dapat dipahami secara menyeluruh oleh publik.
“Jangan hanya memahami program pemerintah untuk diri sendiri. Kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa manfaat dan tujuan dari kebijakan yang sedang berjalan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih memahami arah pembangunan bangsa,” tambahnya.
Ketua Umum PP GEKIRA Nikson Silalahi mengungkapkan bahwa Rakernas GEKIRA 2026 merupakan forum strategis untuk menyusun dan menyelaraskan program kerja organisasi dengan agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Prabowo.
“Rakernas ini bukan sekadar konsolidasi organisasi. Melainkan, forum untuk merumuskan program-program kerja yang konkret dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Sekaligus memperkuat dukungan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Nikson mengingatkan bahwa sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, GEKIRA memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
