Rahasia Penguatan Perempuan Akar Rumput untuk Kesehatan Ekonomi dan Keluarga
Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa penguatan perempuan di tingkat akar rumput merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, para perempuan harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga kesejahteraan keluarga, menggerakkan komunitas, dan memperkuat ekonomi lokal.
Perempuan sebagai Subjek Pembangunan
Di tingkat akar rumput, pemberdayaan perempuan adalah bagian integral dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Veronica menjelaskan, perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggerakkan perubahan, baik dalam keluarga maupun komunitas mereka. “Perempuan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Veronica menambahkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling terdampak oleh berbagai krisis, seperti perubahan iklim dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pemberdayaan perempuan dalam agenda pembangunan yang lebih luas. Ini termasuk mendorong akses terhadap lahan, edukasi, dukungan pembiayaan, dan keberlanjutan.
Program Kebun Pangan Perempuan
Salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian PPPA adalah “Kebun Pangan Perempuan”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan yang efektif dan penguatan kapasitas komunitas perempuan. Dalam diskusi panel di The 2026 Asia Grassroots Forum, Veronica menjelaskan, “Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar mereka lebih berdaya secara ekonomi.”
Kebun Pangan Perempuan diharapkan dapat menjadi model dalam memberdayakan perempuan di sektor agrikultur serta memberikan kontribusi pada ketahanan pangan nasional. Keterlibatan perempuan di sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
Inklusi Keuangan yang Perlu Ditingkatkan
Akses layanan keuangan di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90%. Namun, masih terdapat gap yang signifikan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan, yang berkisar antara 25–30%. Di sektor fintech, literasi keuangan bahkan tercatat hanya di angka 13%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem keuangan inklusif harus mencakup lebih dari sekadar perluasan akses ke layanan keuangan. Diperlukan kolaborasi antara infrastruktur, investasi, literasi, dan pendampingan untuk memastikan manfaat nyata dapat diterima masyarakat di tingkat akar rumput. Para panelis pada acara diskusi menekankan pentingnya membangun ekosistem yang dapat menghubungkan akses keuangan dengan dampak positif, terutama melalui pemberdayaan perempuan.
Dengan penguatan perempuan di tingkat akar rumput dan peningkatan inklusi keuangan, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.
