Jakarta, Maret.id — Menyusul perkembangan terbaru dalam kebijakan pertanian nasional, target produksi untuk sejumlah komoditas strategis telah ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai produksi padi sebesar 55,27 juta ton pada tahun 2027, meningkat menjadi 58,05 juta ton pada tahun 2029. Selain itu, proyeksi untuk produksi jagung adalah 23,58 juta ton pada tahun 2027 dan 25,89 juta ton pada tahun 2029.
Serius Tingkatkan Kedaulatan Pangan
Dalam acara yang berlangsung pada Minggu, 14 Juni 2026, Slamet, seorang anggota Badan Anggaran DPR RI, menyatakan bahwa target-target yang ditetapkan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur berdasarkan kuantitas tujuan produksi, tetapi juga kualitas perencanaan, keandalan pelaksanaan, dan kemampuan sistem pangan menghadapi berbagai risiko masa depan.
Slamet berpendapat bahwa setiap program prioritas membutuhkan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efektif. “Indikator kinerja yang dapat mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas harus senantiasa diperhatikan,” ujarnya.
Investasi Jangka Panjang dalam Sektor Pangan
Pentingnya investasi pemerintah di sektor pangan diingatkan oleh Slamet, yang menyarankan agar manfaat jangka panjang menjadi fokus, alih-alih hanya capaian produksi jangka pendek. Kesadaran akan tantangan besar yang dihadapi dalam mencapai kedaulatan pangan juga diungkapan, terutama terkait kerentanan sistem pangan akibat perubahan iklim.
Slamet memperingatkan potensi dampak El Niño pada periode 2026–2027, serta meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir. Ia juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian dan ketergantungan impor pada komoditas tertentu, seperti daging sapi dan susu, yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Pembangunan Berbasis Keberlanjutan
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dihadapi oleh petani dan nelayan saat ini. “Pembangunan sektor pangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim agar target swasembada tidak terhambat oleh bencana atau gejolak global,” tegas Slamet.
Sebagai langkah yang perlu diprioritaskan, ia merekomendasikan revitalisasi prasarana pertanian yang saat ini mengalami penurunan fungsi. Slamet menilai bahwa program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada lebih cepat, efisien, dan efektif daripada membuka lahan baru yang memerlukan biaya besar dan waktu lebih lama.
“Kami mendukung penuh agenda kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyusun perencanaan berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang,” ungkap Slamet. Dengan demikian, ia percaya bahwa target produksi yang ambisius dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
