Jakarta, Maret.id — Komisi IV DPR RI mulai menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan di sektor kehutanan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang berkembang seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika yang terjadi di lapangan.
Revisi Undang-Undang Kehutanan
Dalam forum jaring pendapat yang diselenggarakan di Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan, Ahmad Yohan, menyatakan pentingnya menghasilkan regulasi yang komprehensif. “Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan, baik saat ini maupun ke depan,” ungkapnya.
Revisi tersebut merupakan tindak lanjut sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan tanah adat. Ahmad Yohan menekankan bahwa regulasi baru harus mampu menyeimbangkan perlindungan hutan dengan kesejahteraan masyarakat. Hutan bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai sosial, budaya, dan ekologis.
Pentingnya Keberlanjutan
Ahmad Yohan menambahkan bahwa hutan harus dipandang sebagai sistem penyangga kehidupan. “Hutan berfungsi tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang ekologi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan perlunya peran dunia usaha dalam pengelolaan kawasan hutan. Setiap aktivitas usaha harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. “Kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan harus menjadi prioritas, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan pemulihan fungsi kawasan hutan,” ujar Ahmad.
Harapan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menyambut positif pelaksanaan forum jaring pendapat ini. Ia berpendapat bahwa kesempatan ini penting untuk memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. “Kami berharap regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan kawasan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” katanya.
Jumadi juga menekankan perlunya dukungan terhadap iklim investasi yang bertanggung jawab dalam konteks kelestarian hutan. Sebagai langkah lanjutan, DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan dialog dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan tersebut. Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan hutan akan menjadi fokus utama dalam revisi undang-undang ini.
Dengan adanya penglibatan masyarakat dan stakeholders dalam proses revisi, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pelestarian hutan Indonesia. Revisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha demi keberlangsungan ekosistem hutan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.
