Surabaya Jadi Pilot Project, Perluasan Digitalisasi Bansos Berbasis AI Jamin Bantuan Tepat Sasaran!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui langkah inovatif. Pada tanggal 12 Juni 2026, uji coba digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis kecerdasan buatan (AI) dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.
Transformasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penerimaan bansos yang tidak tepat sasaran, yang sebelumnya dapat mencapai angka 45 persen. Ratusan warga menghadiri kegiatan Roadshow Perlinsos yang diselenggarakan di Kelurahan Pakis, Surabaya, yang merupakan hasil kerja sama antara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian Sosial (Kemensos).
Peluncuran Inisiatif Baru di Surabaya
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Sekretaris Jenderal Kemensos, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Koordinator Harian KPTDP, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan ini juga menandai dimulainya perluasan digitalisasi bansos ke 42 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.
Surabaya dipilih sebagai titik awal karena dinilai memiliki kesiapan dalam kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah berinisiatif menggunakan portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mengurangi kesalahan dalam data penerima bansos, baik error eksklusi maupun inklusi.
Keunggulan Sistem Baru
Digitalisasi bansos ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang memudahkan pendaftaran dan verifikasi. Pertama, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ID Pelanggan PLN. Selain itu, teknologi face verification berbasis AI akan memastikan bahwa identitas pendaftar valid dan tidak ada penyalahgunaan.
Keunggulan lainnya adalah integrasi data lintas lembaga. Untuk pertama kalinya, filter kelayakan bansos akan menggabungkan data dari 8 lembaga yang berbeda, sehingga menciptakan satu sistem yang lebih efisien dan akurat.
Komitmen Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Salah Sasaran
Rahmat Andika, Koordinator Harian KPTDP, menjelaskan bahwa selama ini salah satu penyebab utama masalah bansos adalah minimnya pemanfaatan infrastruktur digital publik untuk melakukan filter kelayakan penerima. “Kita selama ini belum menggunakan digital public infrastructure untuk data-data seperti ini,” ujarnya. Hal ini berakibat kepada adanya warga yang sangat membutuhkan bansos namun tidak pernah menerimanya.
Dia menambahkan, “Dengan adanya Perlinsos digital, kami menyatukan data filter kelayakan bansos dari 8 lembaga, ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia.” Selain itu, Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, menekankan pentingnya teknologi untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang telah lama dihadapi dalam sistem penyaluran bansos di Indonesia. Dengan adanya penggunaan teknologi yang lebih canggih, pemerintah optimis bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih tepat dan efektif, sehingga dapat mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
