Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mendesak agar dugaan pelanggaran prosedur operasional pada 32 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diusut secara transparan. DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut.
Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Program
Zulham mengungkapkan bahwa penghentian sementara operasional puluhan dapur tidak dapat dianggap sebagai isu teknis semata. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan tata kelola serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.
“Diharapkan, Ketua Satgas MBG Kabupaten Malang dapat memberikan keterbukaan terkait dengan Dinas mana saja yang terlibat dalam proses rekomendasi maupun perizinan operasional dapur-dapur SPPG ini,” kata Zulham.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, ia menyatakan bahwa Komisi IV DPRD berkomitmen untuk menggunakan fungsi pengawasannya melalui RDP guna mendapatkan penjelasan menyeluruh dari pihak-pihak yang terkait. Langkah ini penting agar proses verifikasi dan pemberian izin operasional telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Temuan BGN Memicu Evaluasi Menyeluruh
Diketahui bahwa suspensi terhadap 32 dapur SPPG oleh BGN terjadi setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti jumlah penerima manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, sejumlah dapur juga belum memenuhi persyaratan, termasuk dalam hal luas bangunan dan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Zulham menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan Program MBG ke depan dapat berjalan lebih baik tanpa menimbulkan masalah administrasi maupun operasional. “Kami ingin memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada pelanggaran prosedur, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki,” tambahnya.
Audit dan Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan
Zulham juga mendorong diadakannya audit menyeluruh terhadap semua proses operasional dan tata kelola dapur MBG yang disuspend. Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan semua tahapan program sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ia meminta kepada Satgas MBG Kabupaten Malang untuk membuka informasi mengenai yayasan atau lembaga yang terlibat sebagai mitra pengelola dapur SPPG. “Transparansi adalah bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ungkap Zulham.
Program MBG merupakan inisiatif strategis yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, Zulham menegaskan bahwa tata kelola harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Zulham menegaskan DPRD Kabupaten Malang akan terus mengawasi pelaksanaan Program MBG untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi. Evaluasi yang sedang dilakukan saat ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program agar tujuan utama, yaitu peningkatan gizi masyarakat, dapat tercapai secara maksimal.
