Jakarta, Maret.id — Donald Trump menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 14 Juni 2026.
Pengumuman melalui platform pribadi
Trump menyampaikan pengumuman tersebut melalui unggahan di platform Truth Social yang menjadi kanal utamanya untuk pernyataan publik. Pernyataan itu memuat sejumlah klaim mengenai isi kesepakatan dan konsekuensi langsung terhadap kondisi geopolitik kawasan.
Isi pokok pernyataan
Menurut Trump, setelah kesepakatan ditandatangani maka Selat Hormuz akan dibuka kembali untuk lalu lintas maritim internasional. Ia juga menegaskan klaim bahwa Iran kini tidak lagi berminat memiliki senjata nuklir dan tidak mengembangkan, membeli, atau memilikinya.
Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat berencana mengambil tindakan yang digambarkan sebagai “masuk dan mengambil debu nuklir” pada saat yang dianggap tepat dan ketika situasi dinilai aman dan terkendali. Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam kesepakatan itu AS tidak akan mentransfer dana ke Iran.
Reaksi dan pernyataan resmi lain
Kementerian Luar Negeri Pakistan turut menyatakan bahwa upacara penandatanganan kesepakatan dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu yang sama. Pernyataan dari lembaga resmi lain terkait detail teknis atau kehadiran pihak-pihak penjamin internasional belum disampaikan secara komprehensif.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi independen dari pihak-pihak lain tentang seluruh klaim yang disampaikan dalam unggahan tersebut, termasuk klausul mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz dan mekanisme verifikasi nonproliferasi.
Implikasi regional dan internasional
Pembukaan kembali Selat Hormuz jika terealisasi berpotensi meredakan tekanan pada jalur perdagangan energi global yang sebelumnya sempat terganggu akibat ketegangan. Selat tersebut merupakan salah satu titik strategis bagi pasokan minyak dunia dan selalu menjadi fokus diplomasi ketika ketegangan meningkat.
Namun, ahli hubungan internasional menilai bahwa perjanjian semacam ini membutuhkan verifikasi teknis dan jaminan internasional agar klaim tentang penghentian program nuklir dapat dipastikan. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dan keterlibatan badan internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA), klaim tunggal dari salah satu pihak sulit diandalkan.
Catatan dan langkah selanjutnya
Sumber-sumber diplomatik menyebut agenda penandatanganan perlu dikonfirmasi oleh perwakilan kedua negara serta mediator yang terlibat, dan kemungkinan akan diikuti pernyataan resmi dari konferensi pers atau kantor berita yang diakui. Publik dan pelaku pasar diperkirakan akan menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai detail teknis dan jangka waktu implementasi kesepakatan.
Sementara pernyataan yang disampaikan melalui platform pribadi menimbulkan antisipasi, komunitas internasional kemungkinan menuntut transparansi tentang isi perjanjian, jalur verifikasi, serta dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan.
