Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berlanjut. Pemerintah menilai bahwa program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan dalam Pelaksanaan Program
Qodari menyampaikan bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, masalah yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.
“Setiap program pasti mengalami dinamika dalam tahap implementasi. Dari gagasan menjadi program operasional memang memerlukan proses,” kata Qodari dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, 13 Juni 2026. Ia menambahkan, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan selama manusia hidup, pasti ada masalah yang harus dihadapi.
Menangani Masukan dan Kritik
Pemerintah, menurut Qodari, memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun, manfaat yang dirasakan oleh penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkan inisiatif ini.
“Masalah yang muncul bukan berarti kita akan berhenti. Malah, kita harus melakukan evaluasi untuk memperbaikinya,” ujar Qodari. Ia juga menjelaskan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, telah mengambil langkah untuk menyusun program dengan lebih baik, termasuk menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Penghentian Sementara dan Evaluasi Program
Qodari menjelaskan bahwa penghentian sementara ini tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan. Program yang sudah beroperasi akan tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penghentian total program bukanlah pilihan. Penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari,” tegasnya. Ia menambahkan, banyak di antara penerima manfaat adalah ibu hamil dan menyusui yang memerlukan asupan gizi yang layak dan berkesinambungan.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan MBG. Evaluasi ini meliputi penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, dan tata kelola program. Menurut Qodari, langkah evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Potensi penghematan bisa diperoleh jika mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Jika dilaksanakan dengan baik, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” ujarnya.
Kepastian mengenai kelanjutan program MBG menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan gizi yang cukup. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program ini.
