Jakarta, Maret.id — Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor baru dalam pembahasan anggaran 2027. Pernyataan ini disampaikan Pigai dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.
Pernyataan Tegas MenHAM
Pigai menekankan bahwa fokus utama dari usulan anggaran Kementerian HAM adalah memperkuat kelembagaan serta meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dokumen resmi mengenai usulan anggaran sudah dibagikan kepada seluruh fraksi sebelum rapat, dan tidak terdapat permohonan untuk pembangunan gedung baru di dalamnya.
“Usulan anggaran kami bertujuan untuk memperkuat lembaga dan mendukung program pemajuan serta penegakan HAM secara efektif,” ujar Pigai. Ia memastikan bahwa perubahan yang diajukan berorientasi pada memperluas jangkauan pelayanan serta menyelesaikan isu-isu terkait hak asasi manusia secara lebih baik di daerah.
Penguatan Kelembagaan
Lebih lanjut, Menteri Pigai menjelaskan bahwa penguatan organisasi yang ingin dicapai termasuk pembentukan kantor wilayah baru di beberapa daerah dan meningkatkan kapasitas kantor wilayah yang sudah ada. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan membantu penyelesaian persoalan HAM yang masih ada di berbagai lokasi.
“Kami juga berupaya memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan mediator dan analis HAM untuk meningkatkan akses layanan, serta memperluas perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat,” tambahnya.
Kritik terhadap Anggapan Anggaran
Pigai mengkritisi pernyataan Ketua Komisi XIII DPR RI yang mengklaim bahwa Kementerian HAM mengusulkan anggaran untuk membangun kantor baru. “Pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak kredibel. Seharusnya sebagai ketua, pernyataan yang tidak memiliki fakta haruslah diperbaiki,” tegas Pigai.
Dalam keterangannya, Pigai menegaskan bahwa anggaran untuk tahun 2027 sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan, perlindungan, dan penegakan HAM nasional. Ia berusaha memastikan bahwa publik paham, fokus dari Kementerian HAM bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.
Dengan demikian, Kementerian HAM di bawah pimpinan Natalius Pigai berupaya menegaskan komitmennya pada peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang diharapkan dapat terealisasi melalui alokasi anggaran yang tepat dan strategis.
