Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengemukakan bahwa tuntutan Reformasi Jilid 2 yang disuarakan oleh kalangan mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Hal ini ia sampaikan sebagai bentuk refleksi terhadap pelaksanaan agenda Reformasi 1998 yang dinilai masih relevan hingga saat ini.
Menanggapi Suara Mahasiswa
Hasto menyampaikan pandangannya setelah acara Seminar Nasional Bulan Bung Karno yang berlangsung di Istana Gebang, Kota Blitar, pada Minggu (14/6/2026). Menurutnya, tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap berbagai persoalan dalam implementasi reformasi yang terjadi lebih dari dua dekade lalu.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa bukanlah tanpa dasar. Ada realitas sosial dan politik yang perlu dicerna bersama sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. “Tuntutan itu kan ada setting-nya,” tambahnya, mengacu pada standar yang harus dipenuhi dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Pentingnya Memisahkan Peran TNI dan Polri
Hasto menjelaskan bahwa salah satu agenda utama dari Reformasi 1998 adalah penghapusan dwifungsi serta pemisahan peran TNI dan Polri. Hal ini bertujuan agar kedua institusi dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan netral tanpa intervensi politik. Ia menegaskan, “Kita lihat reformasi itu kan menghendaki pemisahan TNI dan Polri. TNI-Polri tidak boleh berpolitik,” ujarnya.
Meski demikian, Hasto mengakui masih ada perdebatan yang muncul dalam praktik terkait implementasi agenda reformasi tersebut. Dia menyatakan bahwa perluasan fungsi institusi negara yang tidak sejalan dengan semangat reformasi dapat menimbulkan masalah baru.
Menjaga Cita-Cita Reformasi
Ia menggarisbawahi bahwa Reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia yang diperjuangkan melalui pengorbanan besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa cita-cita reformasi terus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasto juga menambahkan bahwa kritik dan otokritik harus diterima sebagai bagian dari sistem demokrasi. “Kritik dan otokritik merupakan bagian penting dalam demokrasi untuk memastikan negara tetap berpihak kepada rakyat,” jelasnya. Oleh karena itu, dialog harus tetap dibuka agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan kepentingan rakyat.
Dalam forum Seminar Nasional tersebut, Hasto juga mendorong seluruh peserta untuk menggali kembali pemikiran Bung Karno. Ia merasa penting untuk terus menghadirkan nilai-nilai Pancasila, kedaulatan rakyat, serta keberpihakan kepada kaum marhaen sebagai pijakan dalam upaya memperkuat demokrasi dan pembangunan nasional.
Seminar ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian dari rangkaian acara Bulan Bung Karno, menjelang peresmian hasil renovasi Istana Gebang. Forum tersebut mengundang berbagai pihak, termasuk akademisi, mahasiswa, kader partai, dan masyarakat umum, untuk berdiskusi tentang pemikiran Bung Karno dalam konteks terkini.
Melalui forum ini, berbagai pandangan mengenai demokrasi, reformasi, dan arah pembangunan bangsa dibahas demi menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang.
