Jakarta, Maret.id — Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.675 personel gabungan untuk mengamankan dua agenda penting di Jakarta, yakni kunjungan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dan sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Pengamanan dilaksanakan hari ini, Senin, 15 Juni 2026, dengan fokus pada memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kedua acara tersebut.
Personel Terkumpul di Kompleks Parlemen
Dalam apel pengamanan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, memaparkan bahwa personel yang terlibat terdiri dari 6.165 anggota Polri, 500 personel TNI, dan 10 petugas Dinas Perhubungan. “Kami akan melaksanakan pengamanan untuk kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Republik Jerman beserta Ibu Negara. Selain itu, kami juga melakukan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Rangkaian Kunjungan dan Aksi Unjuk Rasa
Presiden Jerman dijadwalkan mengunjungi berbagai lokasi bersejarah dan penting di Jakarta, termasuk Istana Negara, Masjid Istiqlal, dan Gereja Katedral. Guna memastikan kelancaran kunjungan tersebut, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah menyiapkan pola pengamanan VVIP. Selain itu, rekayasa lalu lintas pun dijadwalkan akan diterapkan secara situasional saat rombongan Presiden melintas.
“Penutupan jalan akan dilakukan secara situasional ketika rombongan kenegaraan melintas, dan setelah itu arus lalu lintas akan dibuka kembali untuk masyarakat,” ujar Kombes Pol. Budi.
Pendekatan Humanis dalam Pengamanan
Selain fokus pada kunjungan resmi, Polda Metro Jaya juga mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum. Beberapa lokasi yang menjadi titik perhatian termasuk kawasan DPR/MPR, Silang Monas, Bundaran HI-Dukuh Atas, dan kantor Badan Gizi Nasional, di mana diperkirakan peserta aksi mencapai ratusan orang.
Kombes Pol. Budi menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan. “Petugas yang melaksanakan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus tetap dilindungi,” nilai beliau. Kebijakan Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa tidak ada personel yang diperbolehkan membawa senjata api saat mengamankan aksi, sebagai bagian dari langkah menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Dengan pengamanan yang baik dan pendekatan yang sesuai, diharapkan kedua agenda ini dapat berlangsung dengan lancar dan aman, menjaga ketertiban publik serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.
