Jakarta, Maret.id — BGN (Badan Gizi Nasional) mengambil langkah penting dengan memperbarui kebijakan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers yang dilakukan usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengumumkan bahwa insentif yang sebelumnya disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari, tidak akan diterapkan kembali.
Pembaruan Kebijakan Berdasarkan Kinerja
Dalam kebijakan baru ini, insentif akan ditentukan berdasarkan jumlah riil penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Arumsari menjelaskan bahwa data laporan mengenai penerima manfaat MBG sedang ditelaah sebagai dasar evaluasi sistem insentif yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.
“Iya, nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan insentifnya tidak lagi fix Rp6 juta semua,” tutur Arumsari, menegaskan pentingnya penyesuaian tersebut.
Peningkatan Efisiensi Melalui Penataan Ulang
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan BGN yang lalu, seluruh SPPG menerima insentif yang sama tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Akibatnya, SPPG yang hanya melayani 500 penerima manfaat dan yang melayani 1.500 penerima manfaat mendapat imbalan yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, BGN berencana melakukan penataan ulang skema pendanaan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, itu dampaknya nanti penataan ulang. Mungkin kita akan gabungkan,” lanjut Arumsari.
Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Evaluasi Kualitas Layanan Dalam Pemberian Insentif
BGN juga akan mengevaluasi model pemberian insentif berdasarkan kualitas layanan yang diberikan. Dalam hal ini, penilaian tidak akan hanya berfokus pada kuantitas makanan yang diproduksi, tetapi juga pada kualitas gizi, standar keamanan pangan, dan mutu layanan yang disediakan kepada penerima manfaat.
“Nanti insentifnya tidak sama lagi bentuknya. Model insentifnya sendiri akan dievaluasi,” ujar Arumsari. Ia menekankan pentingnya tidak hanya memperhatikan output, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan.
Perubahan skema insentif diharapkan tidak hanya membuat anggaran program MBG lebih tepat sasaran, tetapi juga mencegah potensi pemborosan keuangan negara.
“Semua itu diharapkan agar program ini tercapai, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak seperti sekarang yang memang ada kecenderungan lebih boros terhadap keuangan negara,” tutup Arumsari.
Dengan langkah-langkah yang diambil ini, BGN menunjukkan tekadnya untuk meningkatkan efektivitas program gizi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
