Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, mengungkapkan harapannya agar anggaran untuk Kejaksaan Republik Indonesia dapat dioptimalkan. Hal ini disampaikan usai rapat dengan Jaksa Agung dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) yang diadakan pada Senin, 15 Juni 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, serta laporan kinerja penyerapan anggaran tahun 2026.
Kehadiran Pihak Terkait
Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak hadir dalam rapat ini dan diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto. Sementara itu, Sekjen MK, Heru Setiawan, hadir langsung untuk memberikan pemaparan mengenai laporan terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya. Rano menggarisbawahi pentingnya dukungan bagi kejaksaan, terutama dalam menangani perkara korupsi.
Prioritas Anggaran untuk Penanganan Korupsi
Rano menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam alokasi anggaran yang didiskusikan. Ia meminta agar skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan kejaksaan diperhatikan dengan serius. Tuntutan ini bertujuan untuk memastikan kejaksaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks.
Peningkatan Kesejahteraan Jaksa
Di sisi lain, Rano berharap agar perhatian juga diberikan kepada kesejahteraan para jaksa, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia mencatat bahwa anggaran untuk biaya perkara sering kali habis sebelum pekerjaan selesai, yang dapat menghambat kinerja kejaksaan di daerah. “Ini harus ada solusinya yang kedua ini soal kesejahteraan jaksa,” ujarnya.
Rano juga menyampaikan harapan agar pengaturan anggaran dapat diperluas tidak hanya kepada hakim, tetapi juga pegawai Mahkamah Konstitusi. “Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan,” tuturnya, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi finansial dan operasional lembaga penegak hukum di Indonesia.
