Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) melaporkan lonjakan signifikan dalam alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Pada tahun 2026, program ini ditargetkan untuk menyediakan sebanyak 5.659 unit rumah, meningkat drastis dibandingkan dengan alokasi hanya 158 unit pada tahun sebelumnya.
Peluncuran Program di Kalianyar
Peluncuran Program BSPS 2026 dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Acara tersebut berlangsung di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada tanggal 15 Juni 2026.
Dari total 5.659 unit yang dialokasikan, 5.359 unit ditujukan untuk kawasan perkotaan di DKI Jakarta, sedangkan 300 unit lainnya akan dibangun di wilayah pesisir Kepulauan Seribu. Hal ini menunjukkan perhatian khusus pemerintah terhadap dua kawasan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.
Mekanisme Pemilihan Toko Terbuka
Selain mengumumkan alokasi, Kementerian PKP juga memperkenalkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Sistem ini memungkinkan penerima bantuan untuk memilih penyedia bahan bangunan secara transparan, sehingga dapat menghemat anggaran hingga Rp9 juta per unit.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa mekanisme PTT bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami ingin efisiensi anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan,” ujarnya saat konferensi pers.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Dalam rilisnya, Menteri Maruarar menekankan pentingnya pengawasan terbuka dalam penggunaan anggaran negara untuk Program BSPS. Ia juga mengusulkan agar hasil efisiensi anggaran disalurkan kepada masyarakat yang paling rentan. “Uang negara harus dikelola dengan baik dan tidak boleh ada korupsi. Dana yang terhemat sebaiknya digunakan untuk membantu yang paling miskin dan yang lanjut usia, demi mencapai keadilan sosial,” kata Menteri PKP.
Harapan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Melalui peningkatan alokasi BSPS ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni dan memperluas akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan upaya memperbaiki kualitas infrastruktur perumahan di seluruh Indonesia. Dengan program yang lebih besar dan dukungan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik melalui hunian yang layak.
