Jakarta, Maret.id — Pertemuan antara massa aksi dan perwakilan pemerintah terjadi setelah demonstrasi berlangsung di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan ultimatum kepada pemerintah untuk menanggapi tuntutan yang disampaikan dalam waktu lima hari ke depan.
Koordinator Aksi, Muhammad Abdi Maludin, menekankan pentingnya tanggapan segera dari pihak pemerintah. “Apabila dalam waktu 5×24 jam paling lambat Jumat, 19 Juni 2026, pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,” ujarnya.
Tuntutan Aksi yang Beragam
Tuntutan yang diajukan oleh massa aksi mencakup berbagai isu penting, mulai dari masalah fiskal, pendidikan, hingga hukum dan krisis energi. Secara khusus, mereka meminta pembekuan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dapat mengalihkan efisiensi anggaran tersebut sebagai subsidi untuk ujian kenaikan tingkat (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi, agar pendidikan dapat diakses secara lebih terjangkau.
“Klaster hukum dan supremasi sipil juga menjadi perhatian utama. Kami mendesak pemerintah daerah untuk mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu,” jelas Abdi Maludin. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kebijakan hukum perlu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat.
Krisis Moneter dan Kenaikan Harga BBM
Di sisi lain, massa aksi juga menyuarakan keprihatinan terhadap krisis moneter dan energi yang tengah melanda. Mereka meminta otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi demi stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, yang dinilai semakin menghancurkan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga tersebut mendapat sorotan tajam dari massa aksi yang menganggapnya berdampak langsung pada kehidupan ekonomi rakyat. Menurut mereka, kebijakan yang diambil menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat umum.
Respon Pemerintah terhadap Tuntutan
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, memastikan bahwa Wakil Presiden Gibran menyambut baik dan menerima saran-saran yang disampaikan oleh massa dalam bentuk dialog interaktif. “Kami akan mencermati semua masukan yang telah disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti,” katanya.
Hal ini menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, meskipun tantangan dan tantangan yang ada harus diperhatikan secara serius. Upaya untuk mencapai keseimbangan di tengah tuntutan masyarakat dan pentingnya stabilitas kebijakan di harapan agar solusi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.
