Jakarta, Maret.id — Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini memerlukan respons yang nyata dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan pentingnya langkah-langkah strategis dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk menjawab tantangan tersebut.
Perhatian Terhadap Isu Internal
Menurut Risyad, berbagai isu strategis dari sisi internal perlu dicermati, seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kasus korupsi yang semakin mencuat. Dia meyakini bahwa dinamika terkini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dan keadaan kebangsaan.
DPP GMNI mencatat bahwa program-program yang diharapkan dapat menciptakan efek berantai terhadap perekonomian nasional perlu evaluasi menyeluruh dalam hal pengelolaan, pengawasan, dan penentuan sasaran penerima manfaat. Risyad menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam tata kelola yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bisa meningkatkan kondisi ekonomi nasional.
Respon Terhadap Kebijakan Pemerintah
Lebih lanjut, Risyad menyoroti respons negatif yang muncul terkait beberapa kebijakan pemerintah, termasuk isu royalti tambang dan pembentukan badan ekspor satu pintu. Dia menekankan bahwa evaluasi cepat dan berorientasi pada hasil, termasuk penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum, menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program-program sosial yang ada.
“Kondisi ini tidak mungkin terlepas dari pertarungan kepentingan ekonomi dan politik yang masih terjadi,” ungkap Risyad. Menurutnya, tanggapan ini menegaskan perlunya pemantauan yang lebih ketat dan transparan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan menguntungkan bagi masyarakat.
Dampak Geopolitik Terhadap Ekonomi
Risyad juga mengidentifikasi faktor eksternal, seperti konflik geopolitik global yang terjadi, khususnya perang di Timur Tengah. Hal ini berimplikasi pada menguatnya Dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang berdampak langsung pada sektor energi dan biaya operasional masyarakat.
Menyikapi situasi ini, Risyad mendorong kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo agar sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Trisakti Bung Karno, terutama dalam mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi nasional. Dia menekankan pentingnya kebijakan seperti penguatan ekspor satu pintu dan program kemandirian energi nasional melalui B50.
“Langkah-langkah ini crucial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat,” tutup Risyad Fahlefi dengan harapan agar evaluasi dan perbaikan yang dilakukan dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
