Pemerintah Rombak Total Tata Kelola Program MBG, Qodari: Setiap SPPG Akan Memiliki Grade!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia telah memulai langkah strategis untuk membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui lebih dari 28 ribu SPPG yang tersebar di seluruh daerah.
Pembenahan Tata Kelola SPPG
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan akan melakukan penataan ulang sistem insentif. Selain itu, penerapan sistem penilaian atau grading akan dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan setiap SPPG. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat kualitas operasional SPPG yang sudah ada, ketimbang menambah jumlah unit baru. “Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang,” ujar Qodari dalam keterangan persnya.
Rencana Pembaruan Insentif
Dalam upaya meningkatkan efektivitas SPPG, pemerintah akan melakukan pembaruan pada mekanisme pemberian insentif. Skema baru ini kemungkinan akan kembali mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Langkah ini diharapkan dapat mendorong SPPG untuk lebih berfokus dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Qodari menjelaskan bahwa pemerintah juga merencanakan untuk menerapkan sistem grading atau klasifikasi sesuai dengan kinerja SPPG. “Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas. SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C,” jelasnya.
Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa besaran insentif yang diterima oleh masing-masing SPPG akan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu jumlah penerima manfaat serta hasil penilaian kualitas layanan. Dengan adanya sistem grading ini diharapkan SPPG mampu meningkatkan kinerjanya.
Di luar itu, pemerintah berencana untuk memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap aspek operasional yang selama ini telah berjalan. Hal ini penting agar semua SPPG dapat berfungsi secara optimal dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang memerlukan.
Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja SPPG, demi memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ke depan, langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam bidang gizi dan kesehatan.
