Qodari Desak Dialog Kritis Pasca Ricuh Diskusi Menteri di UGM untuk Demokrasi!
Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya dialog dalam praktik demokrasi. Dalam upaya menjalankan program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat.
Dialog sebagai Landasan Demokrasi
Qodari menyatakan bahwa dialog harus menjadi bagian integral dalam demokrasi. “Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, itu bukan demokrasi,” ungkapnya dalam sebuah diskusi pada Rabu (17/6). Pernyataan ini muncul setelah kejadian di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, di mana sekelompok mahasiswa melakukan protes saat acara diskusi yang dihadiri oleh pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Acara tersebut, yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM pada Senin (15/6) malam, awalnya berjalan dengan lancar. Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa mulai membentangkan spanduk penolakan, yang menyebabkan acara harus dibubarkan.
Penolakan Mahasiswa dan Respons Kampus
Qodari mencatat bahwa meskipun ada protes, banyak mahasiswa yang mendukung acara tersebut, bahkan diketahui bahwa kegiatan itu mendapat restu dari pihak kampus. “Jadi sebenarnya ada anomali di situ,” katanya. Ia menilai interupsi yang terjadi akibat emosi, bukan semata-mata ketidakpuasan terhadap diskusi.
Mahasiswa yang terlibat dalam protes merasa frustasi dan ingin menuntut tanggung jawab pemerintah terkait dengan program-program tertentu. Qodari berpendapat bahwa respons terhadap protes seharusnya mengedepankan dialog, dan bukan kekacauan.
Program Makan Bergizi Gratis dalam Sorotan
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Qodari menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia. “Program itu lahir dari mandat masyarakat yang memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa program yang telah dicanangkan tidak bisa dihentikan atas permintaan satu kelompok saja. “Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, itu tidak bisa diabaikan,” tegasnya. Dengan demikian, dialog dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat harus tetap dijaga untuk menghindari ketegangan.
Kejadian di UGM mencerminkan kompleksitas hubungan antara mahasiswa dan pemerintah, di mana aspirasi dan harapan bisa saling bertentangan. Qodari mengharapkan agar ke depan, ada mekanisme yang lebih baik dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi, sehingga tidak terjadi peristiwa serupa di masa mendatang.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran berpolitik di kalangan mahasiswa, penting bagi pemerintah untuk mengelola komunikasi dan interaksi dengan generasi muda ini dengan bijak. Dialog konstruktif merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.
