Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dalam menghadapi polemik pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Kecamatan Silo. Ia menegaskan pentingnya dialog dan komunikasi erat untuk menyampaikan aspirasi petani, mahasiswa, serta TNI kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan.
Rapat Dengar Pendapat
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menekankan perlunya semua pihak menjaga kondusivitas dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi di tengah perdebatan mengenai rencana pembangunan tersebut. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh DPRD Jember, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari petani penggarap, mahasiswa, Kodim 0824 Jember, Perhutani, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta anggota DPRD lintas komisi pada Rabu, 17 Juni 2026.
“Saya berharap semua pihak, baik dari desa, petani, maupun TNI, menahan diri dan mendengarkan satu sama lain. Di antara mereka yang mendukung dan menolak pembangunan ini, saya yakin masih ada hubungan kekeluargaan yang harus dipertahankan,” ujar Widarto, yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan.
Dokumentasi Aspirasi
Widarto juga menjelaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi fasilitasi dan pengawasan DPRD, semua pandangan dan masukan yang disampaikan akan dicatat dalam risalah resmi DPRD Jember. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan pertimbangan dalam keputusan terkait kelanjutan proyek pembangunan Batalyon TP di Kabupaten Jember.
“Kami memastikan bahwa seluruh aspirasi yang berkembang dalam forum ini akan dicatat dan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Penolakan oleh Petani dan Mahasiswa
Polemik mengenai pembangunan Batalyon TP mulai mencuat ketika ratusan petani dari kawasan hutan dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jember. Mereka mengungkapkan penolakan terhadap proyek ini, yang dinilai dapat mengurangi lahan garapan yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat desa hutan.
Taufiqur Rahman, juru bicara aksi, menyampaikan harapan agar pemerintah mempertimbangkan lokasi alternatif yang tidak berbenturan dengan lahan yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kami dari mahasiswa dan petani menolak Batalyon TP karena akan menggusur lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Desa Silo dan keluarganya,” ujarnya, yang juga menjabat sebagai Ketua PMII Cabang Jember.
Senada dengan itu, Ketua Gapoktan Tani Jaya Silo, Masis, menjelaskan bahwa petani telah mengelola Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sejak 2019 atas izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lahan seluas sekitar 1.700 hektare tersebut menjadi sumber penghidupan bagi 974 kepala keluarga di Desa Silo. Namun, setelah mendapatkan informasi bahwa sekitar 55 hektare lahan garapan akan digunakan untuk pembangunan Batalyon TP, masalah ini semakin memanas.
“Kami berharap pembangunan batalyon dipindahkan ke lokasi lain yang tidak menimbulkan konflik,” tambah Masis.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifqi Muhammad Syuhada, mengungkapkan bahwa lokasi di Kecamatan Silo merupakan salah satu dari tiga alternatif lahan yang sebelumnya diajukan oleh Perhutani kepada Kementerian Pertahanan. Namun, seiring berjalannya waktu, pihaknya menemukan bahwa lokasi tersebut masih digunakan oleh masyarakat untuk bertani, yang memunculkan penolakan.
“Sejak 23 Mei, kami menerima evaluasi. Untuk Jember, pembangunan Batalyon TP sementara dihentikan karena masih ada masalah yang belum terselesaikan,” jelas Rifqi.
Melalui forum RDP ini, DPRD Jember berharap proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara terbuka, dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada di lapangan, serta mengedepankan dialog sebagai solusi agar situasi masyarakat tetap terjaga keamanan dan ketenangannya.
