Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial Indonesia, Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, menjamin bahwa program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat tidak akan terkena dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan. Dalam pernyataannya pada Rabu, 17 Juni 2026, Gus Ipul menjelaskan bahwa efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kegiatan operasional yang tidak mendesak.
Keberlangsungan Program Bansos
Gus Ipul menegaskan bahwa semua jenis bansos akan tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali,” ungkapnya. Bahkan, ia menambahkan, akan ada penambahan alokasi bansos dari hasil efisiensi yang dilakukan.
Dalam rangka menjaga efektivitas program perlindungan sosial, Menteri Sosial menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara selektif. Hal ini bertujuan agar semua program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap berjalan dengan optimum. “Yang sifatnya bansos insyaallah tidak ada yang dikurangi,” ucap Gus Ipul.
Pencapaian Penyaluran Bansos
Menurut informasi terbaru, penyaluran program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026 telah mencapai 94 persen, menjangkau 9,4 juta keluarga penerima manfaat dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp7,13 triliun. Sementara itu, bantuan sembako juga telah disalurkan sebesar 87 persen, yaitu untuk sekitar 15,9 juta keluarga, dengan total nilai bantuan mencapai Rp9,54 triliun.
Selain itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa bantuan jaminan hidup telah diberikan kepada 273.911 jiwa dengan total biaya mencapai Rp225,20 miliar. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan penguatan sosial ekonomi bagi 75.065 kepala keluarga dengan total nilai bantuan sebesar Rp37,33 miliar.
Komitmen Kementerian Sosial
Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima manfaat melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Gus Ipul menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah kondisi keuangan yang menantang ini, kami memastikan bahwa Kementerian Sosial akan terus menjaga kualitas layanan perlindungan sosial,” tutur Gus Ipul. Dengan demikian, semua bantuan diharapkan dapat disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan upaya ini, Kementerian Sosial ingin memastikan bahwa bantuan sosial menjadi instrumen utama pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dan masyarakat miskin, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan.
