Qodari Soroti Diskusi UGM yang Dibubarkan Mahasiswa: Ciptakan Forum Jika Tidak Setuju!
Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyatakan keprihatinannya terhadap pembubaran acara diskusi pemerintah yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM). Insiden ini, menurutnya, mencerminkan adanya masalah dalam praktik demokrasi di lingkungan kampus.
Kronologi Pembubaran Diskusi
Kegiatan diskusi tersebut berlangsung selama sekitar 45 menit sebelum akhirnya dibubarkan oleh sekelompok mahasiswa. Keberadaan mahasiswa lain yang turut meramaikan diskusi ini tidak membuat kegiatan tersebut terhindar dari pembubaran. “Sebelum pembubaran, saya memperoleh informasi bahwa diskusi berjalan baik. Namun, tiba-tiba sekelompok mahasiswa membubarkan acara tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas,” kata Qodari dalam pernyataannya pada 18 Juni 2026.
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, bukanlah acara baru. Sebelumnya, acara serupa telah digelar di beberapa perguruan tinggi tanpa ada masalah yang berarti.
Pentingnya Ruang untuk Berbagai Pendapat
Qodari menegaskan bahwa masyarakat, termasuk di lingkungan kampus, terdiri dari berbagai kelompok dengan beragam aspirasi dan pandangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya melalui mekanisme demokrasi yang memungkinkan berlangsungnya dialog. “Dalam masyarakat yang beragam, perlu ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai pendapat,” ungkapnya.
Pernyataan ini menggambarkan bahwa pembubaran diskusi bukanlah solusi yang tepat dalam menghadapi perbedaan pendapat. “Jika ada ketidaksetujuan terhadap satu forum, maka seharusnya dibentuk forum lain sebagai alternatif, bukan dengan membubarkan acara yang ada,” pungkas Qodari.
Makna Demokrasi dan Dialog
Qodari melanjutkan, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan forum diskusi. Pembubaran kegiatan semacam ini dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di kampus. “Dialog adalah bagian penting dari demokrasi. Kita harus mampu menyambut perbedaan dengan cara yang konstruktif,” tambahnya.
Acara di UGM ini telah dirancang dan disiapkan jauh-jauh hari dengan memperoleh izin resmi, sehingga sangat disayangkan ketika terjadi pembubaran secara paksa. Qodari mengingatkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan kerjasama. Dalam menghadapi tantangan, penting bagi semua pihak untuk berkomunikasi dengan baik dan menghormati ruang bagi semua suara untuk didengar.
Dalam konteks ini, Qodari berharap agar ke depan, kegiatan semacam ini dapat berlangsung tanpa hambatan, guna mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat kampus. Saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk mencapai sebuah pemahaman yang lebih utuh dalam kehidupan demokrasi.
