Jakarta, Maret.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi antara Juli hingga September 2026. Sebagian besar wilayah Indonesia diharapkan menghadapi kondisi yang lebih kering dari biasanya, yang berpotensi mengganggu produksi pangan nasional.
Petani di Berbagai Daerah Mulai Melaporkan Dampak Kekeringan
Sejumlah petani di berbagai daerah telah melaporkan dampak kekeringan sejak bulan Mei 2026. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat, Kusnan, menjelaskan bahwa tanaman padi menjadi komoditas yang paling rentan terkena dampak. “Tanaman padi membutuhkan pasokan air yang lebih banyak, sehingga ketika terjadi kekurangan air, produktivitasnya pasti akan menurun,” kata Kusnan dalam diskusi dengan media.
Menurut laporan yang diterima, daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta sebagian Pulau Jawa dan Sumatera telah mengalami kekeringan yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk menangani masalah ini, Kusnan memperkirakan bahwa hasil panen dapat turun hingga 20 persen akibat kemarau yang berkepanjangan.
Diversifikasi Tanaman Sebagai Solusi
Kusnan mengungkapkan bahwa untuk mengurangi risiko kerugian, petani didorong untuk menanam komoditas lain yang lebih tahan terhadap panas dan kekeringan, seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan sorgum. “Pengalaman sebelumnya menunjukkan penurunan hasil panen bisa mencapai 20-30 persen, jadi diversifikasi sangat penting,” ujarnya.
Dalam upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau mendatang, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis. Penyeluh Pertanian Ahli Utama dari Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Pusluhtan), Prof. Deddy Nursyamsi, mengatakan bahwa fokus utama saat ini adalah penyediaan air untuk lahan pertanian.
Program Irigasi Suplementer untuk Mengatasi Krisis Air
Deddy menjelaskan bahwa sebagian besar irigasi pertanian di Indonesia saat ini masih bergantung pada curah hujan. “Jika curah hujan berkurang, otomatis irigasi juga berkurang, yang berdampak pada penurunan potensi produksi. Oleh karena itu, langkah antisipasi harus segera diambil,” ungkapnya.
Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat program irigasi suplementer dengan berbagai metode seperti pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan embung. Program ini terutama akan difokuskan di daerah yang berisiko tinggi kekeringan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan pemupukan berimbang. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan produksi pangan tetap terjaga dan mendukung ketahanan pangan nasional selama musim kemarau 2026.
Kondisi iklim yang tidak menentu ini tentunya mengharuskan semua pihak, termasuk petani, untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam pengelolaan pertanian agar tetap optimal meskipun menghadapi tantangan besar.
