PKP SIAPKAN Rp2,2 TRILIUN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN HUNTAP PASCABENCANA SUMATRA!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kesiapan Pembangunan yang Terintegrasi
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa semua kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan huntap sudah dipersiapkan dengan matang. Hal ini mencakup kebijakan, program, anggaran, hingga desain bangunan yang akan digunakan.
“Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas yang diperlukan telah siap menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi,” ungkap Maruarar dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Partisipasi Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berperan aktif dalam penyediaan lahan untuk pembangunan huntap. Di samping itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga pendukung yang akan berada di wilayah yang terdampak.
“16 orang personel telah disiapkan di Aceh, 35 orang di Sumatra Utara, dan 30 orang di Sumatra Barat. Kesiapan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan di lapangan,” lanjutnya.
Pentingnya Pengawasan dalam Proyek
Maruarar juga mengusulkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pembangunan dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah terbukti efektif dalam program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana sebelumnya. RISHA rencananya akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatra Utara, sementara bata interlock presisi akan diterapkan di Sumatra Barat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menekankan bahwa Kementerian PUPR menjadi salah satu prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menekankan bahwa pembangunan huntap komunal sangat dinanti oleh masyarakat yang terdampak.
“Dukungan dari Kementerian Keuangan sangat diharapkan untuk mempercepat proses ini,” katanya.
Tito juga menjelaskan bahwa pembangunan huntap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sedangkan BNPB akan melaksanakan pembangunan hunian melalui skema in-situ. Sementara itu, pembangunan huntap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga akan terus berjalan.
Sebanyak 2.603 unit huntap direncanakan untuk dibangun melalui kerja sama ini. Rinciannya, 1.103 unit di Sumatra Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatra Barat dengan target penyelesaian pada bulan Oktober 2026.
