Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat normalisasi sungai pascabencana di Sumatra. Langkah ini dianggap vital untuk memulihkan daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Percepatan Normalisasi Sungai
Dody Hanggodo menyampaikan bahwa saat ini tercatat 137 sungai yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 33 sungai telah selesai dinormalisasi dan 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan. “Kementerian PUPR memiliki kewenangan untuk memberikan izin serta melaksanakan normalisasi sungai, namun untuk pengelolaan bahan hasil galian, keterlibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat diperlukan agar ada kepastian regulasi,” ungkapnya.
Dody menekankan bahwa kepastian regulasi terkait pengelolaan material hasil galian menjadi faktor kunci dalam mempercepat penanganan sungai yang terdampak. Oleh karena itu, koordinasi antarkementerian dirasa sangat penting agar rehabilitasi berjalan lebih efektif.
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pascabencana memerlukan kepastian regulasi agar tidak menghambat proses pemulihan yang dibutuhkan.
“Kita perlu memastikan bahwa tidak ada keraguan atau hambatan regulasi yang mengganggu langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak. Selain itu, pengawasan dan pengendalian harus diperkuat agar setiap program dapat berjalan dengan tepat sasaran, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Pratikno.
Langkah Pemulihan Infrastruktur dan Perumahan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap respons cepat dari Kementerian PUPR dalam menangani pascabencana. Ia berharap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan.
“Kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah, terutama yang telah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan, kami harapkan untuk mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak cepat pulih,” jelas Tito.
Selain normalisasi sungai, Kementerian PUPR juga terus mendorong pemulihan infrastruktur dasar di daerah terdampak. Hingga 17 Juni 2026, semua 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi. Dalam sektor sumber daya air dan permukiman, sebanyak 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak juga telah berfungsi kembali.
Kementerian PUPR juga melaporkan bahwa pembangunan rumah hunian untuk masyarakat pascabencana telah mencapai 1.554 unit di 18 lokasi. Kementerian menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan bencana dengan menerapkan prinsip “build back better”. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
