Jakarta, Maret.id — Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) mengumumkan pembebasan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari. Pengumuman ini terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman yang disebut MoU Islamabad dan ditujukan untuk mendukung kelancaran arus pelayaran di wilayah tersebut.
Pengecualian Biaya Selama Dua Bulan
SNSC menegaskan seluruh biaya pelintasan akan ditanggung oleh pemerintah Iran untuk periode 60 hari. Kebijakan sementara ini dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian administratif sekaligus respons terhadap kondisi khusus di jalur pelayaran.
SNSC menyampaikan informasi tersebut pada Kamis, 18 Juni 2026. Pernyataan itu menginstruksikan agar otoritas terkait segera menyiapkan mekanisme pelaksanaannya.
Peran Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA)
SNSC mendorong Otoritas Jalur Perairan Teluk Persia (PGSA) untuk mempercepat proses pengajuan dan administrasi terkait pembebasan biaya. Langkah percepatan ini dinilai penting agar MoU dapat diterapkan tanpa menimbulkan hambatan operasional bagi kapal-kapal yang melintasi.
PGSA diminta memproses permohonan secara cepat dan efisien untuk mendukung pelaksanaan kebijakan selama periode yang ditetapkan. Koordinasi antarlembaga menjadi sorotan utama agar keputusan berjalan lancar.
Pengaturan Rute dan Jadwal Demi Keamanan
Menurut SNSC, kondisi khusus dan sejumlah risiko keselamatan di jalur pelayaran memaksa kapal melintasi rute serta waktu yang telah ditentukan. Penetapan rute dan jadwal ini dianggap perlu untuk menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah kecelakaan laut.
Pembatasan rute secara sementara juga bertujuan memungkinkan volume lalu lintas kapal meningkat secara bertahap dan terkontrol. Otoritas pelabuhan serta operator kapal diharapkan mematuhi ketentuan teknis yang diberlakukan.
Implikasi Operasional dan Perdagangan
Kebijakan pembebasan biaya dapat meringankan beban operasional kapal yang melewati perairan strategis tersebut dalam jangka pendek. Namun, pengaturan rute dan waktu pelayaran berpotensi mempengaruhi jadwal pengiriman dan rantai pasok internasional.
Pejabat pelayaran regional dan perusahaan pelayaran diharapkan menyesuaikan jadwal serta prosedur keselamatan sesuai arahan resmi. Pengawasan lebih ketat diperkirakan akan diberlakukan untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran lalu lintas.
Langkah Berikutnya dan Pengawasan
SNSC menekankan perlu adanya pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MoU dan kebijakan pembebasan biaya. Evaluasi berkala diharapkan dapat menentukan apakah kebijakan perlu diperpanjang, direvisi, atau dihentikan.
Penerapan kebijakan ini juga membuka ruang bagi dialog teknis dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan standar keselamatan laut terpenuhi. Semua pihak yang terlibat diminta menjaga komunikasi agar pengaturan di Selat Hormuz tetap aman dan stabil.
