Nasional

KIP Desak Kementerian Kehutanan Jadi Pusat Informasi soal Hutan

Kuningan, Maret.id — Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sector dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha saat menghadiri acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia’s FOLI Net Sink 2030 di Kuningan, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026.

KIP: Informasi Kehutanan Harus Disampaikan Secara Serta-merta

Arya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait isu yang berdampak luas, merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, informasi tentang kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan termasuk kategori informasi yang harus diumumkan segera kepada masyarakat.

“Ketika bicara soal hutan, sebenarnya Kementerian Kehutanan punya kesempatan menjadi leading sector. Bahkan bisa menjadi badan publik yang paling maju dan aktif dalam layanan informasi serta-merta,” ujar Arya. Ia menambahkan bahwa meningkatnya perhatian publik terhadap isu kehutanan menjadikan kebutuhan informasi yang cepat dan akurat semakin krusial.

Arya juga menyoroti munculnya pro dan kontra di ruang publik terkait isu lingkungan. Kondisi itu, kata dia, menuntut kementerian dan lembaga untuk lebih aktif menyampaikan data dan penjelasan yang jelas agar publik mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

Peran Penggiat dan Media Sosial dalam Edukasi Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang penggiat lingkungan, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat. Ia menyoroti peran media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik dan menganjurkan penggunaan pendekatan storytelling untuk menyampaikan pesan lingkungan secara efektif.

“Engagement dan kolaborasi hanyalah nilai tambah, bukan tujuan utama. Kolaborasi antara penggiat dan pemerintah sebaiknya dipahami sebagai upaya edukasi publik, bukan sekadar pencitraan,” kata Mira. Ia menilai konten yang dibuat dengan ketulusan dan penghayatan lebih mudah diterima publik dan berdampak pada peningkatan kesadaran.

Mira juga menggarisbawahi pentingnya edukasi sederhana melalui konten pendek yang mengajak aksi nyata, serta peran perempuan sebagai penyampai pesan penting dalam upaya pelestarian alam.

Penutup
KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Langkah proaktif ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, transparan, dan akurat terkait isu-isu kehutanan dan lingkungan hidup.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button