Gelombang Aksi Mahasiswa Sebagai Respons terhadap Kekecewaan yang Menumpuk terhadap Kebijakan Pemerintah
Jakarta, Maret.id — Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, aksi mahasiswa yang kembali terjadi baru-baru ini tidak mengejutkan. Ia telah memperingatkan, sejak demonstrasi besar pada Agustus 2025, bahwa masyarakat tidak akan melupakan berbagai persoalan yang sedang dihadapi.
“Saya melihat sejak peristiwa Agustus 2025 yang lalu, berulang kali sudah mengingatkan jangan berpikir masyarakat itu lupa,” kata Ray. “Banyak sekali persoalan yang menumpuk. Ibarat sebuah wadah yang sudah penuh lalu tumpah, itulah yang terjadi saat demonstrasi Agustus 2025 dan bisa jadi situasi yang sama kembali terjadi sekarang,” ujar Ray melalui kanal Youtube Abraham Samad, Minggu, 21 Juni 2026.
Ray menilai aksi mahasiswa tersebut adalah respons wajar terhadap berbagai isu yang dianggap belum terselesaikan. Ia berpendapat bahwa pemerintah dan DPR sempat menunjukkan perubahan sikap setelah demonstrasi tahun lalu, namun perubahan itu tidak bertahan lama.
“Perlahan kembali pada pola lama alias setelan pabrik,” sambung Ray. Ia mencatat bahwa satu-satunya perubahan yang terlihat hanyalah berkurangnya aksi pamer kemewahan di kalangan pejabat dan anggota DPR.
Namun, dari sisi perilaku politik, Ray menilai tidak ada perubahan signifikan. Ia mencontohkan pengesahan Undang-Undang Kepolisian yang dianggap berlangsung sangat cepat meskipun ada berbagai masukan dari publik.
“Salah satu puncaknya yang membuat publik terkejut adalah pengesahan Undang-Undang Kepolisian yang dilakukan sangat terburu-buru,” tegas Ray.
Ia juga mengingatkan beberapa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Di mata publik, DPR masih menunjukkan pola yang sama, bergerak cepat untuk mengesahkan regulasi tertentu, sementara rancangan undang-undang penting lainnya berjalan lambat, seperti RUU Perampasan Aset.
Ray menilai respons pemerintah dan DPR terhadap kritik publik terkesan meremehkan. “Kondisi tersebut semakin memperbesar jarak antara pengambil kebijakan dan warga,” imbuhnya.
“Respon dari pemerintah maupun DPR menempatkan masyarakat seperti nggak tahu apa-apa, semua dianggap bodoh,” kata Ray. Ia menambahkan bahwa akumulasi masalah inilah yang mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan.
Dari pandangan Ray, persepsi publik saat ini adalah bahwa tata kelola pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas.
