Komisi VII Dukung Sinergi KP2MI untuk Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia. Dukungan ini sejalan dengan sinergi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Pemerintah Provinsi Banten, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Lamhot menyatakan kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperluas akses kerja serta perlindungan bagi pekerja migran. “Kerja sama ini merupakan bentuk nyata bagaimana pemerintah, dunia industri, dan organisasi masyarakat dapat berjalan bersama,” ucap Lamhot.
Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang aman, profesional, dan berdaya saing global. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja untuk pasar internasional, namun peningkatan kompetensi sangat diperlukan agar pekerja dapat diterima sesuai kebutuhan industri global.
Ia menjelaskan, “Tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri global dan berangkat melalui jalur yang resmi serta terlindungi.”
Menteri P2MI Mukhtarudin menambahkan bahwa peluang kerja internasional bagi tenaga kerja Indonesia masih terbuka luas. Ia menyampaikan terdapat ratusan ribu peluang kerja yang belum terserap oleh calon pekerja migran.
Kementerian P2MI telah memfasilitasi 433.169 layanan penempatan pekerja migran Indonesia antara Januari 2025 hingga 12 Juni 2026. Lima negara tujuan utama adalah Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Data Sistem Informasi Peluang Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 13 Juni 2026 mencatat 313.803 peluang kerja luar negeri yang tersedia, namun baru 76.907 posisi atau sekitar 24,51 persen yang telah terisi. “Masih ada 236.896 peluang kerja yang terbuka. Ini menjadi kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi,” jelas Mukhtarudin.
Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemprov Banten, Krakatau Steel, dan IKA UNTIRTA bertujuan untuk membangun ekosistem migrasi yang aman dan terpadu. Fokusnya meliputi peningkatan informasi, pelatihan, dan pemberdayaan pekerja migran setelah kembali ke tanah air.
Gubernur Banten, Andra Soni, menanggapi positif sinergi tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas pihak penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. “Kami berharap, sesuai arahan Presiden, dalam beberapa tahun ke depan dapat semakin banyak pekerja migran Indonesia asal Banten yang terlatih,” kata Andra.
Para pihak sepakat untuk memperkuat agenda penyebarluasan informasi peluang kerja, pelatihan kompetensi, pelayanan penempatan terpadu, dan pemberdayaan pekerja migran purna. Program ini juga sejalan dengan target penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil hingga 2029 melalui program “SMK Go Global.”
“Alumni memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan generasi muda memiliki akses terhadap peluang yang lebih luas. Kerja sama ini harus menjadi gerakan nyata, bukan hanya berhenti pada dokumen,” tegas Lamhot.
Dia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat tata kelola pekerja migran Indonesia secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi tenaga kerja Indonesia di tingkat global.
