Banggar DPR RI memastikan APBN 2026 tidak jebol dan defisit diprediksi tetap terkendali

Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Said Abdullah, menepis kekhawatiran publik terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sempat diberitakan berpotensi “jebol”. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin, 11 Mei 2026, Said menegaskan bahwa APBN tetap dalam kendali dan berada pada posisi yang aman meski sejumlah pengamat dan akademisi mengeluarkan alarm kewaspadaan. Pernyataan ini sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan konstruktif, karena masukan dari kalangan pengamat dan akademisi dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik yang sehat.

Respons Banggar terhadap Kekhawatiran APBN

Said Abdullah menekankan pentingnya menjaga ruang dialog antara pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi. Menurutnya, kritik yang membangun harus diapresiasi karena membantu parlemen, pemerintah, dan publik memahami kondisi fiskal secara lebih komprehensif. Ia juga menggarisbawahi bahwa ketakutan yang berlebihan atau sikap apatis masyarakat terhadap laporan fiskal justru akan melemahkan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran.

Peran Banggar sebagai badan legislatif yang mengawasi perencanaan dan pelaksanaan APBN menjadikan pernyataan Ketua Banggar relevan. Fungsi Banggar meliputi evaluasi asumsi makro, pembahasan alokasi belanja, serta pengawasan realisasi pendapatan dan belanja negara. Pernyataan optimistis dari pimpinan Banggar ini merupakan upaya menstabilkan sentimen pasar dan menjaga kepercayaan terhadap manajemen fiskal pemerintah.

Data Makro dan Kinerja Fiskal Kuartal I 2026

Said menyampaikan sejumlah indikator makro yang menurutnya menunjukkan ketahanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tercatat 5,6 persen — dorongan utama datang dari konsumsi rumah tangga yang meningkat selama periode Ramadan dan Lebaran. Aktivitas konsumsi ini memicu peningkatan di sektor perdagangan, industri, transportasi, perhotelan, dan restoran. Selain itu, belanja pemerintah yang biasanya melambat di kuartal I ternyata dapat berjalan lebih cepat sehingga realisasi belanja pada kuartal pertama tumbuh 21,81 persen (yoy) dan memberi kontribusi sekitar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi perdagangan, neraca masih mencatat surplus sebesar 5,5 miliar USD dan menurut catatan telah mempertahankan posisi positif selama 71 bulan berturut-turut. Kondisi ini membantu menopang permintaan terhadap rupiah dan memberikan ruang pada kebijakan makro. Pada bidang perbankan, pertumbuhan kredit yang masih positif juga menjadi salah satu tanda pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara fiskal, pendapatan negara kuartal I terlaporkan sebesar Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan. Komponen penerimaan pajak menjadi motor utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen. Menurut Said, pemerintah bahkan memiliki surplus kurang bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun—indikator yang diartikan sebagai “tabungan pajak” yang dapat dipakai untuk meredam tekanan fiskal sementara.

Namun tidak semua indikator menunjukkan perbaikan seragam. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih menghadapi tekanan, terutama akibat penurunan lifting minyak dan tingkat harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang relatif rendah. Kondisi ini berpotensi menekan posisi fiskal jika tidak diimbangi oleh perbaikan volume produksi atau kenaikan harga minyak global.

Risiko, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun angka-angka kuartal I relatif meyakinkan, sejumlah risiko tetap harus menjadi perhatian pembuat kebijakan. Pertama, ketergantungan sebagian pada konsumsi musiman berpeluang memunculkan volatilitas pada kuartal berikutnya jika pola pengeluaran kembali normal. Kedua, fragilitas PNBP terkait komoditas energi menunjukkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan agar fiskal tidak terlalu terekspos pada fluktuasi pasar minyak.

Ketiga, dinamika eksternal seperti perlambatan ekonomi negara mitra dagang, gejolak geopolitik, atau perubahan suku bunga global dapat memengaruhi aliran modal dan permintaan ekspor. Keempat, perlu kehati-hatian terhadap tekanan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli publik dan beban subsidi energi atau pangan jika pemerintah memilih untuk menahan kenaikan harga domestik.

Beberapa langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Memperkuat basis penerimaan pajak melalui perbaikan administrasi, perluasan basis pajak, dan kebijakan yang mendorong kepatuhan sukarela.
• Mengakselerasi reformasi di sektor hulu migas dan sumber daya alam lain untuk meningkatkan lifting dan nilai PNBP tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
• Menjaga efisiensi belanja publik dengan prioritas pada investasi produktif yang mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang.
• Menambah cadangan fiskal untuk merespons guncangan ekonomi dan menyiapkan skenario pembiayaan yang minimalkan risiko rollover utang.

Sejarah Perbandingan dan Pelajaran Kebijakan

Dalam perspektif historis, APBN Indonesia pernah menghadapi tekanan hebat pada krisis finansial Asia akhir 1990-an dan krisis global 2008 serta guncangan pandemi 2020. Setiap episode menegaskan pentingnya memiliki ruang fiskal dan fleksibilitas kebijakan untuk merespons guncangan. Pelajaran utama adalah perlunya keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebijakan countercyclical—yakni kemampuan meningkatkan stimulus saat resesi dan menata kembali pengeluaran saat pertumbuhan membaik.

Sinyal positif pada kuartal pertama 2026 menawarkan kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk memperkuat konsolidasi fiskal secara bertahap sambil menjaga momentum pemulihan ekonomi. Dialog terbuka antara eksekutif, legislatif, pengamat, dan publik akan menjadi penopang penting dalam memastikan APBN tidak hanya aman dari sisi angka, tetapi juga efektif dalam mendorong inklusi dan kesinambungan pembangunan.

Penutup: Pernyataan Ketua Banggar menjadi pengingat bahwa penilaian terhadap kondisi fiskal harus didasarkan pada data dan analisis menyeluruh. Sementara itu, kritik dari pengamat dan akademisi tetap diperlukan untuk memperkaya perspektif dan menajamkan kebijakan. Untuk menjaga kredibilitas APBN ke depan, kombinasi pengawasan legislatif, transparansi publik, serta kebijakan fiskal dan struktural yang tepat menjadi krusial.