Komisi II DPR Dorong Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Nasional
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, mendesak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Dia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan.
“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa,” kata Ahmad Heryawan, Minggu, 21 Juni 2026. Menurutnya, penguatan tata kelola perbatasan tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga perlu untuk kesejahteraan masyarakat.
Heryawan, yang juga merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, mencatat bahwa beberapa langkah yang perlu diambil termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia mengapresiasi upaya BNPP dalam mempererat hubungan dengan Timor-Leste, termasuk partisipasi pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili.
Dia berpendapat bahwa hubungan baik antara kedua negara akan mendukung stabilitas kawasan. “Diplomasi lintas batas yang aktif penting untuk memperkuat kerja sama dan menyelesaikan berbagai persoalan secara konstruktif,” ungkap Heryawan.
Heryawan juga menggarisbawahi peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Nusa Tenggara Timur. Pos-pos seperti Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan dianggap sebagai simbol kehadiran negara dan aktivitas lintas batas.
“Kehadiran PLBN yang modern bukan saja mendukung layanan keimigrasian dan kepabeanan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Heryawan.
Dia menekankan pentingnya memperkuat pengembangan kawasan pendukung di sekitar PLBN. “PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru,” tegasnya.
Heryawan meminta peningkatan konektivitas menuju kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang diusulkan mencakup jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.
Dia menilai bahwa pembangunan yang terintegrasi dapat meningkatkan daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. “Seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi,” tutupnya.
