Jakarta, Maret.id — Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kembalinya Joko Widodo atau Jokowi ke panggung politik berpotensi memicu pertanyaan publik terkait tujuan dari aktivitas tersebut.
“Langkah Jokowi yang dijadwalkan turun gunung di Lampung sontak memantik tafsir politik yang beragam. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal bahwa gairah politiknya belum benar-benar padam meski masa jabatan telah berakhir,” tuturnya.
Saiful menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan alasan di balik langkah itu, terlebih ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi yang berat. “Saya rasa publik mulai bertanya, untuk apa langkah ini dilakukan sekarang? Apakah ini bagian dari strategi besar yang belum sepenuhnya terbuka ke publik, atau justru menunjukkan bahwa bayang-bayang kekuasaan masih sulit dilepaskan?” imbuhnya.
Mantan presiden tersebut, menurut Saiful, berisiko menimbulkan kesan kontras dengan kondisi masyarakat yang kini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. “Ketika seorang mantan presiden yang telah menjabat dua periode kembali aktif secara politis, tidak mengherankan jika publik melihatnya bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan upaya mempertahankan pengaruh,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan spekulasi yang beredar mengenai hubungan langkah Jokowi dengan posisi politis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Banyak yang menduga bahwa langkah ini berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik keluarga. Dalam politik Indonesia yang masih kental dengan patronase, dukungan figur besar seperti Jokowi tentu memiliki daya dorong yang luar biasa,” tegas Saiful.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat mengenai praktik dinasti politik. “Hal ini bisa mempertegas kekhawatiran publik tentang praktik dinasti politik yang semakin menguat, sesuatu yang sejak lama menjadi perdebatan di ruang publik,” tambahnya.
Saiful juga menyinggung kemungkinan keterkaitan langkah tersebut dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Jika Jokowi hanya menempati posisi dewan pembina, maka pengaruh politik yang dimiliki belum tentu dapat dimaksimalkan,” katanya.
Ia menilai bahwa langkah “turun gunung” tersebut berisiko menghasilkan persepsi bahwa ada agenda politik yang belum dijelaskan secara terbuka. “Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni,” ungkapnya.
Lebih jauh, Saiful menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, tetapi juga etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia. “Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, publik akan terus mempertanyakan, ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?” pungkasnya.
