Novita Hardini: Penambahan Layar Bioskop Bukan Solusi Tunggal untuk Meningkatkan Perfilman Nasional, Menurut DPD PDI Perjuangan Jawa Timur
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengembangan industri perfilman nasional. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan penambahan jumlah layar bioskop.
Novita menekankan bahwa penguatan ekosistem perfilman serta dukungan regulasi menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan industri film Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengakui adanya perkembangan positif dalam industri perfilman, seperti peningkatan jumlah penonton dan pengakuan terhadap karya sineas lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa menambah jumlah layar bioskop bukanlah solusi tunggal untuk masalah yang ada.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan,” tutur Novita.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya ekosistem yang sehat dalam industri film untuk memanfaatkan potensi penambahan layar. Novita meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
Menurutnya, investasi dalam pembangunan layar baru tidak akan berdampak signifikan jika masyarakat belum sepenuhnya pulih secara ekonomi. “Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,” tegasnya.
Novita juga menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini justru terletak pada aspek distribusi dan kebijakan yang berpihak. Film Indonesia menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan dengan film impor yang lebih kuat.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,” imbuhnya.
Politisi ini mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan merumuskan regulasi yang lebih afirmatif untuk memperkuat industri film, mulai dari produksi hingga penayangan.
Ia menilai penting untuk segera merevisi Undang-Undang Perfilman agar mampu menjawab tantangan zaman dan perkembangan teknologi. “Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri,” kata Novita.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah untuk menyusun peta jalan perfilman nasional yang berbasis data sebelum mengambil keputusan ekspansi layar bioskop yang masif.
Menurut Novita, keberhasilan industri film harus diukur tidak hanya dari jumlah layar atau tiket, tetapi juga dari dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan ekonomi kreatif. “Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju,” tutupnya.
