Anggota DPR Menekankan Pentingnya Penguatan Ekosistem Industri Seiring dengan Ekspansi Layar Bioskop di Indonesia
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menanggapi rencana pemerintah untuk menambah jumlah layar bioskop di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa penambahan layar tidak dapat dijadikan solusi tunggal dalam mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus disertai penguatan ekosistem industri. Tanpa itu, penambahan layar berpotensi menciptakan masalah baru, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang tertekan.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah,” kata Novita. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan.
Novita juga mempertanyakan kondisi ekosistem industri film nasional saat ini. “Apakah kita sudah memiliki ekosistem yang sehat sehingga dapat memanfaatkan penambahan layar bioskop tersebut?” ucapnya.
Ia mendorong pemerintah untuk berhati-hati agar kebijakan tidak terjebak dalam pendekatan konsumtif. Penambahan layar memang dapat meningkatkan kapasitas pemutaran film, tetapi tidak menjamin peningkatan jumlah penonton.
“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Novita. Ia menegaskan bahwa tanpa diimbangi pertumbuhan jumlah penonton, penambahan kursi bioskop hanya akan menambah risiko bisnis untuk industri perfilman.
Menurut Novita, tantangan utama perfilman nasional saat ini terdapat pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan. Film-film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar yang menyebabkan persaingan tidak seimbang dengan film impor.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia,” ujarnya. Ia berharap negara hadir untuk memastikan film nasional tidak kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Novita mengharapkan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan menghadirkan regulasi afirmatif bagi perfilman nasional. Kebijakan tersebut harus memperkuat rantai ekosistem perfilman dari produksi hingga penayangan.
“Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan,” ucapnya. “Kita perlu regulasi yang melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri.”
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa penambahan layar bioskop diperlukan untuk perkembangan industri perfilman. Ia menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah layar masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia.
“Di dalam negeri kita belum memaksimalkan karena jumlah layar kita masih terbatas,” ujarnya. Fadli menambahkan, kebutuhan layar bioskop diperkirakan sekitar 10 ribu, sementara yang tersedia baru sekitar 2.500 layar.
