Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto, mengkritik praktik beberapa platform e-commerce yang dinilai tidak transparan dan memberatkan pelaku usaha lokal dalam diskusi bertajuk Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform di Megawati Institute, Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi penonton ketika aturan platform merugikan warga negara.
Beban operasional dan kendali algoritma terhadap pedagang kecil
Darmadi mengurai berbagai beban yang mencekik pedagang kecil, mulai dari biaya layanan, biaya administrasi, hingga kenaikan biaya logistik yang berubah tanpa kejelasan. Menurutnya, transformasi digital harus mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membuat pelaku usaha lokal tertekan.
“Digitalisasi ekonomi memang harus tumbuh, tetapi jangan sampai pertumbuhan platform justru membuat seller lokal tertekan di negaranya sendiri,” ujar Darmadi. Ia juga menyoroti peran algoritma dalam menentukan visibilitas produk: siapa yang tampil di halaman utama dan siapa yang tenggelam sangat bergantung pada sistem yang kerap tidak berpihak pada produk lokal. “Algoritma hari ini bukan sekadar teknologi, tapi menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tenggelam di pasar digital,” tambahnya.
Desakan revisi PMSE dan kekhawatiran dominasi data
Darmadi mendesak pemerintah segera merevisi regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ia menekankan kewajiban keterbukaan platform terhadap struktur biaya dan larangan perubahan kebijakan sepihak yang dapat merugikan pelaku UMKM.
Pendapat sejalan disampaikan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean. Gopprera menyoroti efek jaringan dan penguasaan data oleh platform besar yang memungkinkan mereka menyetel pola konsumsi masyarakat. Ia menyinggung praktik self-preferencing, di mana platform cenderung memprioritaskan produk milik mereka sendiri, serta fenomena lock-in ecosystem yang membuat penjual dan pembeli bergantung pada sistem pembayaran dan logistik tertentu.
“Persaingan usaha di era digital tidak lagi hanya bicara harga. Penguasaan data, algoritma, dan ekosistem kini menjadi instrumen utama pembentukan dominasi pasar,” ujar Gopprera.
Kritikan kedua pihak tersebut menggambarkan tekanan yang dirasakan pelaku usaha kecil di ekosistem e-commerce dan menambah urgensi pembahasan kebijakan yang mengatur transparansi, persaingan, dan perlindungan UMKM di ranah digital. Pemerintah dan regulator diharapkan merespons dengan langkah regulatori yang mempertegas akuntabilitas platform.
