Kritik Sejumlah Parpol terhadap PDIP Sebagai Bentuk Loyalitas kepada Prabowo di Tengah Dinamika Politik Nasional
Jakarta, Maret.id — Sorotan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meningkat setelah kadernya, Andi Budiman, terlibat dalam demonstrasi mahasiswa baru-baru ini.
Situasi ini memicu kritik dari partai-partai pendukung pemerintah. Mereka menilai PDIP belum menunjukkan posisi politik yang tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar menyatakan bahwa sikap PDIP cenderung ambigu. Mereka menilai, di satu sisi, PDIP kerap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, namun di sisi lain juga melontarkan kritik.
Pengamat politik Nurul Fatta berkomentar bahwa kritik dari elite PKB dan Golkar memiliki dimensi politik yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa tindakan Andi Budiman turun ke jalan tidak berdampak langsung terhadap kepentingan politik PKB atau Golkar.
“Kritik yang dilontarkan elite PKB maupun Golkar tidak semata-mata ditujukan untuk mengubah perilaku PDIP,” kata Nurul Fatta. “Secara objektif, apa yang dilakukan Andi Budiman dengan ikut turun ke jalan sama sekali tidak merugikan kepentingan kedua partai tersebut,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pernyataan dari partai-partai koalisi tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik ke dalam koalisi pemerintahan. Kritikan itu, sambungnya, adalah bentuk tekanan tidak hanya kepada PDIP, tetapi juga kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah sinyal ke dalam atau inward signaling kepada presiden,” tegasnya. Nurul Fatta kemudian menyoroti bahwa PKB tidak selalu konsisten dalam menentukan sikap politik, terutama karena bukan merupakan partai pengusung utama Presiden Prabowo dalam Pilpres 2024.
“PKB ini kan tidak juga selalu konsisten dalam penentuan posisi politik, dan juga bukan partai koalisi pengusung presiden,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia melihat kritik terhadap PDIP sebagai bagian dari strategi diferensiasi politik dalam koalisi pemerintahan. Strategi ini, tambahnya, bertujuan untuk menunjukkan loyalitas dan kedekatan partai-partai dengan pemerintah.
“Ini adalah strategi diferensiasi koalisi, membangun citra kesetiaan dengan cara mengontraskan diri,” ujar Nurul Fatta. Ia menggarisbawahi bahwa langkah ini menunjukkan upaya untuk memperkuat posisi dan legitimasi partai-partai koalisi di dalam lingkaran kekuasaan.
“Artinya mereka tengah berupaya memperkuat legitimasinya di dalam lingkaran koalisi pemerintah,” pungkasnya.
