Realisasi KPP Capai Rp19,2 Triliun, Pemerintah Siapkan Peningkatan Plafon Menjadi Rp50 Triliun untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jakarta, Maret.id — Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) hingga Juni 2026 telah mencapai Rp 19,2 triliun. Pemerintah berencana meningkatkan plafon program ini menjadi Rp 50 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa KPP diluncurkan pada 21 Oktober 2025 untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Program ini ditujukan untuk mendukung baik sisi supply maupun demand.
“Penyaluran KPP terbagi menjadi dua sisi: supply untuk pelaku usaha di sektor perumahan dan demand untuk UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk rumah,” kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sisi supply ditujukan untuk pengembang, kontraktor, dan UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan. Sementara itu, sisi demand menyasar UMKM yang ingin membangun, merenovasi, atau meningkatkan kualitas rumah.
Pada periode awal program, dari 21 Oktober hingga 31 Desember 2025, KPP telah merealisasikan Rp5,64 triliun dengan total 12.175 debitur. Terdiri dari 1.237 debitur dari sisi supply dan 10.938 debitur dari sisi demand.
Seiring tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah terus meningkatkan target penyaluran KPP. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 17 November 2025, plafon KPP ditetapkan sebesar Rp36 triliun untuk tahun 2026.
Hingga 20 Juni 2026, KPP telah merealisasikan penyaluran Rp19,24 triliun, atau sekitar 54 persen dari target awal Rp36 triliun. Terdapat 91.045 debitur yang memanfaatkan program ini, dengan 2.271 debitur dari sisi supply dan 88.774 debitur dari sisi demand.
Capaian tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan peningkatan plafon KPP tahun 2026 agar lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan program ini.
