Jakarta, Maret.id — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menerima kunjungan perwakilan pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) pada Selasa, 23 Juni. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan dihadiri oleh 20 orang pengurus ADKASI.
Dudung menjelaskan bahwa kedatangan pengurus ADKASI bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, hilirisasi, dan otonomi daerah. “Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden,” kata Dudung.
Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tingkat kabupaten. Menurutnya, para anggota legislatif memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing. “Banyak hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, serta permasalahan-permasalahan yang menonjol. Saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan menindaklanjuti semaksimal mungkin,” katanya.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, mengungkapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh KSP. Pertemuan itu berlangsung hangat selama 1,5 jam. Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain agar kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dipertahankan, dengan HPP untuk gabah yang sudah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Siswanto menegaskan bahwa HPP memberikan keuntungan bagi petani dan berharap pendapatan mereka dapat lebih stabil. “Ketahanan pangan ini harus kita wujudkan, salah satunya adalah ditandai dengan harga pembelian gabah itu Rp6.500. Kami berharap pemerintah dapat mempertahankan ini,” ujarnya.
Selain itu, ADKASI juga mendorong pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Indonesia masih tergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) karena kebutuhan yang tinggi. Mereka juga menginginkan pemerintah pusat segera memproduksi gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG. “Indonesia harus kuat secara energi, rekan-rekan perusahaan migas diberikan kesempatan untuk meningkatkan produksi dalam negeri,” tegasnya.
Kedepannya, ADKASI meminta evaluasi dan pembenahan tata kelola program MBG. Evaluasi penting dilakukan mulai dari struktur hingga operasional dapur MBG atau SPPG serta sasaran penerima MBG. “Kami mendukung program MBG ini adalah program yang baik, yang mulia. Tetap harus didorong dengan evaluasi,” kata Siswanto.
ADKASI juga menyoroti rendahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal perizinan. Mereka menilai bahwa kewenangan daerah semakin mengecil, sebab urusan besar seperti pertambangan dan kehutanan dikelola oleh pusat dan provinsi. “Kewenangan daerah makin kecil, sementara urusan-urusan besar dikelola oleh pusat,” jelas Siswanto.
