Jakarta, Maret.id — Rusia memberlakukan pembatasan penjualan bahan bakar di beberapa wilayah sebagai respons terhadap lonjakan permintaan dan gangguan pasokan yang terjadi belakangan ini.
Pemerintah daerah melaporkan kebijakan bersifat sementara dan diberlakukan mulai akhir Juni untuk menekan potensi spekulasi serta menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
Pembatasan di Saratov
Gubernur Wilayah Saratov Roman Busargin mengumumkan pembatasan penjualan bensin maksimum 30 liter per kendaraan untuk periode 23–30 Juni. Kebijakan tersebut menurut Busargin ditetapkan untuk mengurangi kemungkinan spekulasi di pasar bahan bakar lokal.
Aturan di Omsk
Di wilayah Omsk, otoritas setempat yang dipimpin Vitaly Khotsenko juga menerapkan pembatasan pada SPBU. Bensin dibatasi hingga 40 liter per kendaraan dan solar hingga 80 liter per kendaraan, dengan ketentuan pembelian harus diisi langsung ke tangki kendaraan.
Batasan khusus untuk SPBU jalan raya dan LPG
Untuk SPBU di jalan raya, batasan yang berlaku adalah 40 liter bensin dan 200 liter bahan bakar diesel, sementara LPG dikecualikan dari pembatasan tersebut. Pemerintah daerah menegaskan pengecualian LPG dimaksudkan untuk memastikan pasokan bahan bakar rumah tangga tetap stabil.
Langkah serupa di Voronezh
Di wilayah Voronezh, beberapa SPBU merek Lukoil juga memberlakukan pembatasan sementara mulai 23 Juni. Batas pembelian di SPBU kota ditetapkan 30 liter bensin dan 60 liter bahan bakar diesel per kendaraan, sedangkan di jalan raya batasnya dinaikkan menjadi 60 liter bensin dan 200 liter diesel.
Penyebab kebijakan
Pembatasan ini dipicu oleh serangkaian serangan drone Ukraina terhadap fasilitas kilang minyak Rusia yang menyebabkan beberapa instalasi ditutup untuk pemeliharaan. Penutupan kilang tersebut mengganggu pasokan dan mendorong otoritas setempat mengambil langkah pengendalian sementara.
Dampak dan tujuan
Otoritas menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan pasar domestik dan mencegah fluktuasi harga yang disebabkan oleh kepentingan tertentu. Pembatasan juga dimaksudkan untuk memastikan distribusi bahan bakar tetap merata hingga pasokan kilang pulih.
Pengamat energi menyebut langkah pembatasan kuantitas sebagai respons cepat yang sering dipakai ketika gangguan pasokan terjadi, namun mereka mengingatkan bahwa durasi pembatasan dan efektivitas distribusi logistik akan menentukan keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah daerah menyatakan akan memantau situasi dan menyesuaikan aturan berdasarkan kondisi pasokan di lapangan.
